Kasus Covid-19 Belum Stabil, Indonesia Disebut Masih Jauh dari Endemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya masih belum stabil.

Oleh karenanya, menurut dia, status pandemi virus corona belum akan berubah menjadi endemi dalam waktu dekat.

"Bicara endemi itu sederhananya adalah situasi yang stabil dan bisa diprediksi. Ini tidak mudah dan belum memenuhi dalam konteks Covid karena belum stabil," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Sejak pertama kali muncul pada tahun 2019 hingga saat ini, penularan Covid-19 masih terjadi. Malahan, belakangan virus ini tak henti-hentinya bermutasi.

Baca juga: Kemenkes: PPKM Dicabut Bukan Berarti Covid-19 Tak Ada

Kondisi tersebut menyebabkan antibodi individu, baik yang dihasilkan oleh vaksin maupun bekas infeksi virus, mengalami penurunan, sehingga penularan masih saja terjadi.

Menurut Dicky, gelombang pandemi Covid-19 juga belum bisa diprediksi. Tak bisa diperkirakan kapan gelombang baru akan mencapai puncak dan kapan bakal menurun.

"Apakah ini tiga bulanan atau lainnya, ini kan nggak jelas. Jadi kategori endemi belum, masih jauh. Apalagi kalau bicara modal imunitas ke arah herd immunity, masih jauh sekali," ujarnya.

Dicky mengatakan, butuh waktu lama untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Virus H1N1 penyebab influenza misalnya, baru dinyatakan sebagai endemi setelah dua dekade lamanya menjadi pandemi.

Merujuk pengalaman itu, Dicky yakin, Covid-19 juga butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa disebut sebagai endemi, setidaknya 10 tahun.

"Kalau dalam konteks Covid-19, saya kira ini akan bisa lebih dari itu, bisa menyamai H1N1 yang bisa dua dekade kurang lebih," katanya.

Baca juga: UPDATE 26 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 468 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.716.592

Melihat kondisi tersebut, Dicky mengingatkan pemerintah untuk tak terburu-buru mengubah kebijakan terkait pengendalian Covid-19, misalnya rencana mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Penghapusan PPKM disarankan mempertimbangkan situasi Covid-19 pascalibur Natal dan tahun baru 2023. Sebab, umumnya, setelah libur panjang penularan virus corona mengalami peningkatan.

Jika pun kelak PPKM dicabut, lanjut Dicky, bukan berarti pandemi Covid-19 berubah menjadi endemi.

"Kalau bicara PPKM berakhir ya nggak otomatis itu menjadi endemi. Endemi itu kan tidak mengikuti status pemerintah," ucapnya.

Dicky menambahkan, kebijakan pengendalian Covid-19 masih diperlukan untuk menekan penularan virus. Protokol kesehatan juga masih diperlukan.

Bersamaan dengan itu, masyarakat diimbau untuk segera melakukan vaksinasi, utamanya dosis ketiga atau booster. Pemerintah pun diminta untuk memperkuat fasilitas dan sistem layanan kesehatan di berbagai penjuru Tanah Air.

"Masa transisi ini harus digunakan secara maksimal optimal untuk mengejar cakupan vaksinasi booster, terutama kelompok beresiko tinggi," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi membuka kemungkinan untuk menghentikan PPKM pada akhir tahun ini. Langkah tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik.

"Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM kita," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Epidemiolog: Jika PPKM Berakhir, Bukan Berarti Covid-19 Jadi Endemi

Namun, hingga Senin (26/12/2022), presiden mengaku belum memutuskan kapan akan menghentikan PSBB dan PPKM. Jokowi mengatakan, hasil kajian mengenai rencana penghentian PPKM belum sampai ke meja kerjanya.

"Belum, belum sampai, untuk PSBB, PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai apalagi ini menyangkut sero survei," kata Jokowi setelah meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Jokowi pun meminta publik bersabar karena pemerintah harus mengkaji secara detil agar keputusan yang diambil tidak keliru.