Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Andika Cawapres Anies, Pengamat: Demokrat-PKS Ogah Terima “Cek Kosong”

Kompas.com - 26/12/2022, 11:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 bakal disambut baik oleh Partai Nasdem.

Namun demikian, dia menduga, upaya tersebut bakal terganjal oleh restu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Partai Demokrat dan PKS tentu tidak mau dipaksa oleh Nasdem untuk menyerahkan 'cek kosong' dalam pembentukan koalisi," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Pengamat: Jika Nasdem Nekat Tunjuk Andika Jadi Cawapres Anies, Koalisi Perubahan Hanya Tinggal Sejarah

Nama Andika Perkasa sempat masuk dalam bursa calon presiden (capres) Partai Nasdem, bersanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Meski pada akhirnya Nasdem memilih mengusung Anies sebagai capres, menurut Umam, peluang Andika menjadi calon RI-2 terbuka lebar.

Namun demikian, wacana tersebut kemungkinan bakal dimentahkan Demokrat dan PKS. Sebabnya, Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Keinginan ini tak lepas dari upaya Demokrat dan PKS mendulang limpahan elektoral atau efek ekor jas seandainya kader mereka turut berkontestasi di panggung pilpres.

Baca juga: Jika Berduet, Anies-Andika Perkasa Diprediksi Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024, Ungguli Prabowo

"Sebab Demokrat dan PKS sendiri juga sangat concern terhadap agenda penyelamatan elektabilitas partainya di pileg (pemilu legislatif), setelah dua periode pemerintahan berada di barisan oposisi," ujar Umam.

Seandainya Nasdem bersikukuh memasangkan Andika sebagai cawapres Anies, lanjut Umam, partai pimpinan Surya Paloh itu harus memikirkan kompensasi untuk Demokrat dan PKS.

Jika tidak ada kompensasi yang sepadan, baik dalam bentuk logistik atau skema alokasi portofolio pemerintahan, maka ada kemungkinan Demokrat dan PKS memilih hengkang dari rencana koalisi.

"Sekali lagi, tidak ada 'transaksi cek kosong" dalam negosiasi koalisi politik partai," kata Umam.

Umam menambahkan, sosok Andika sedianya bisa menjadi komplementer tepat buat Anies. Andika yang berasal dari kalangan militer dengan rekam jejak sebagai Panglima TNI dicitrakan sebagai figur nasionalis.

Citra ini mampu menutupi kekurangan Anies yang kerap direpresentasikan sebagai kalangan yang lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.

"Jika Andika didorong Nasdem untuk menjadi cawapres Anies, besar kemungkinan karena alasan ideologis," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com