Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Andika Cawapres Anies, Pengamat: Demokrat-PKS Ogah Terima “Cek Kosong”

Kompas.com - 26/12/2022, 11:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 bakal disambut baik oleh Partai Nasdem.

Namun demikian, dia menduga, upaya tersebut bakal terganjal oleh restu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Partai Demokrat dan PKS tentu tidak mau dipaksa oleh Nasdem untuk menyerahkan 'cek kosong' dalam pembentukan koalisi," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Pengamat: Jika Nasdem Nekat Tunjuk Andika Jadi Cawapres Anies, Koalisi Perubahan Hanya Tinggal Sejarah

Nama Andika Perkasa sempat masuk dalam bursa calon presiden (capres) Partai Nasdem, bersanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Meski pada akhirnya Nasdem memilih mengusung Anies sebagai capres, menurut Umam, peluang Andika menjadi calon RI-2 terbuka lebar.

Namun demikian, wacana tersebut kemungkinan bakal dimentahkan Demokrat dan PKS. Sebabnya, Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Keinginan ini tak lepas dari upaya Demokrat dan PKS mendulang limpahan elektoral atau efek ekor jas seandainya kader mereka turut berkontestasi di panggung pilpres.

Baca juga: Jika Berduet, Anies-Andika Perkasa Diprediksi Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024, Ungguli Prabowo

"Sebab Demokrat dan PKS sendiri juga sangat concern terhadap agenda penyelamatan elektabilitas partainya di pileg (pemilu legislatif), setelah dua periode pemerintahan berada di barisan oposisi," ujar Umam.

Seandainya Nasdem bersikukuh memasangkan Andika sebagai cawapres Anies, lanjut Umam, partai pimpinan Surya Paloh itu harus memikirkan kompensasi untuk Demokrat dan PKS.

Jika tidak ada kompensasi yang sepadan, baik dalam bentuk logistik atau skema alokasi portofolio pemerintahan, maka ada kemungkinan Demokrat dan PKS memilih hengkang dari rencana koalisi.

"Sekali lagi, tidak ada 'transaksi cek kosong" dalam negosiasi koalisi politik partai," kata Umam.

Umam menambahkan, sosok Andika sedianya bisa menjadi komplementer tepat buat Anies. Andika yang berasal dari kalangan militer dengan rekam jejak sebagai Panglima TNI dicitrakan sebagai figur nasionalis.

Citra ini mampu menutupi kekurangan Anies yang kerap direpresentasikan sebagai kalangan yang lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.

"Jika Andika didorong Nasdem untuk menjadi cawapres Anies, besar kemungkinan karena alasan ideologis," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com