Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Kompas.com - 22/12/2022, 14:27 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta Presiden Joko Widodo tak khawatir dituduh melakukan intervensi jika ada koalisi antar-partai politik (parpol) yang gagal terbentuk.

Menurut dia, Jokowi dan Istana tak perlu berlebihan menanggapi hal tersebut jika memang tak merasa ikut campur dalam dinamika politik antar-parpol jelang Pemilu 2024.

“Tak perlu takut disalahkan, kecuali, memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong, atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” ujar Renanda dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Takut kalau Ada yang Gagal Koalisi, Istana yang Dituduh

Ia menyebutkan, pembentukan koalisi merupakan pekerjaan pengurus parpol. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur soal penentuan kerja sama tersebut.

“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres,” ucap dia.

Renanda lantas meminta Jokowi fokus pada berbagai pekerjaan yang belum rampung di sisa masa jabatannya ini.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi belum mampu menandingi capaian kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang ekonomi.

“Istana fokus perbaiki ekonomi saja, perbaiki nasib rakyat, banyak yang susah,” ujar dia.

“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran,” kata dia.

Terakhir, ia meminta agar Jokowi fokus meninggalkan catatan baik untuk masyarakat dan Presiden selanjutnya.

“Masih ada waktu dua tahun Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat. Bukan sibuk melanggengkan kekuasaan. Mungkin ekonomi kita bisa membaik, kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY,” papar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Pemilu Sportif, Demokrat: Semoga Tak Sekadar Kata-kata Manis

Jokowi khawatir jika dia dan pihak Istana dituduh melakukan intervensi dalam pembentukan koalisi parpol jelang Pemilu 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim pihaknya tak tahu menahu soal pembentukan koalisi, karena merupakan keputusan ketua umum parpol.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," ujar Jokowi dalam perayaan HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (21/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com