Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Kompas.com - 22/12/2022, 14:27 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta Presiden Joko Widodo tak khawatir dituduh melakukan intervensi jika ada koalisi antar-partai politik (parpol) yang gagal terbentuk.

Menurut dia, Jokowi dan Istana tak perlu berlebihan menanggapi hal tersebut jika memang tak merasa ikut campur dalam dinamika politik antar-parpol jelang Pemilu 2024.

“Tak perlu takut disalahkan, kecuali, memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong, atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” ujar Renanda dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Takut kalau Ada yang Gagal Koalisi, Istana yang Dituduh

Ia menyebutkan, pembentukan koalisi merupakan pekerjaan pengurus parpol. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur soal penentuan kerja sama tersebut.

“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres,” ucap dia.

Renanda lantas meminta Jokowi fokus pada berbagai pekerjaan yang belum rampung di sisa masa jabatannya ini.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi belum mampu menandingi capaian kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang ekonomi.

“Istana fokus perbaiki ekonomi saja, perbaiki nasib rakyat, banyak yang susah,” ujar dia.

“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran,” kata dia.

Terakhir, ia meminta agar Jokowi fokus meninggalkan catatan baik untuk masyarakat dan Presiden selanjutnya.

“Masih ada waktu dua tahun Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat. Bukan sibuk melanggengkan kekuasaan. Mungkin ekonomi kita bisa membaik, kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY,” papar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Pemilu Sportif, Demokrat: Semoga Tak Sekadar Kata-kata Manis

Jokowi khawatir jika dia dan pihak Istana dituduh melakukan intervensi dalam pembentukan koalisi parpol jelang Pemilu 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim pihaknya tak tahu menahu soal pembentukan koalisi, karena merupakan keputusan ketua umum parpol.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," ujar Jokowi dalam perayaan HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (21/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com