Gelar Mediasi Lanjutan dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Kemendagri: Tugas Kami Memfasilitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar pertemuan mediasi lanjutan antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait dana bagi hasil (DBH), Rabu (21/12/2022).

Adapun pertemuan pertama dilakukan pada kemarin, Selasa (20/12/2022) di Kantor Kemendagri, Jakarta. Pertemuan kemarin dihadiri pejabat Kementerian Keuangan hingga Gubernur Riau.

"Nah hari ini selain peserta yang kemarin, ada juga dari SKK Migas. Jadi hari ini pertemuan yang lebih teknis lagi," kata Fatoni ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

"Nah tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah," tambahnya.

Baca juga: Usai Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab

Fatoni mengungkapkan, semua pemangku kepentingan telah membuka data masing-masing.

Misalnya, kata dia, dari SKK Migas menyampaikan produksi dan lifting minyak dan gas tahun sebelumnya.

"Kemudian dari tahun 2022, sampai dengan promosi tahun 2023. Jadi produksi dan lifting itu yang pegang datanya adalah dari SKK Migas, kemudian ke Menteri SDM," jelasnya.

Fatoni juga merespons ketika ditanya pernyataan keras Muhammad Adil terhadap pejabat Kemenkeu.

Menurutnya, hal itu tidak perlu lagi dibahas. Sebab, ia menilai hal itu juga sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

"Ya namanya pembina, pembina harus mengarahkan. Sudah. Jadi hari ini tidak membahas itu, sudah clear yang lalu itu," ucapnya.

"Dan hari ini cair kok, enggak ada masalah. Seperti cair kita diskusi gini," klaim Fatoni.

Baca juga: Soal Pernyataan Keras Bupati Meranti Ke Kemenkeu, Kemendagri: Sudah Jelas, Tak Ada Masalah

Diberitakan sebelumnya, beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan dengan nama Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Bupati sebuah kabupaten di provinsi Riau itu menyampaikan protes kepada sesama pejabat pemerintah, yaitu pejabat Kemenkeu.

Protes yang dilayangkannya bukan tanpa sebab. Hal ini lantaran Adil menyoroti proses DBH produksi minyak di daerahnya.

Adil menyampaikan protesnya itu ketika menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, 8 Desember lalu.

Baca juga: Kisruh DBH Karena Beda Data, Gubernur Syamsuar Minta Rekonsiliasi Penghitungan Lifting Migas Diaktifkan

Dengan berapi-api, Adil menyampaikan protes dengan menyatakan kata-kata pedas kepada pejabat Kemenkeu. Sebagai contoh, dia menyebut kata iblis dan setan ditujukan kepada Kemenkeu.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," sedikit kalimat Adil yang dikutip Kompas.com saat menyampaikan keluh kesahnya.

Protes Adil pun sampai ke telinga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada Selasa, Kemendagri berinisiatif melakukan mediasi dengan mempertemukan Adil dan sejumlah pemangku kepentingan terkait DBH.

Mediasi yang dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat ini dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh pejabat Kemenkeu, Kementerian ESDM, hingga Gubernur Riau.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?

Adil mengaku akan mengikuti apa pun langkah mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri.

Hal itu disampaikan Adil usai mengikuti pertemuan, Selasa.

"Untuk sementara ikut Pak Dirjen (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni)," kata Adil ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Adil mengakui bahwa dirinya sudah menerima dan mendengarkan penjelasan dari Kemenkeu dan pemangku kepentingan lainnya terkait DBH tersebut.

Ia pun mengaku, apa yang disampaikan sebagai protes kepada Kemenkeu beberapa waktu lalu hanya asumsi.