Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemilu itu Seringnya Panas karena "Dikipasi" Medsos

Kompas.com - 17/12/2022, 18:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu problem dalam pemilihan umum (pemilu) adalah isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos).

Presiden menyebutkan, medsos berperan selayaknya kipas yang membuat isu menjadi memanas.

"Memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pemilu 2024 yang diadakan di Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

"Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, udah enggak ada yang lain," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Pemilu 2024 Akan Jadi Pesta Demokrasi Terbesar dalam Sejarah, Hati-hati, Mungkin Berat...

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa salah satu faktor yang mendorong kerawanan dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah soal politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) yang mengemuka di medsos.

Sehingga, dia pun mengapresiasi inisiatif Bawaslu untuk melakukan pengawasan di medsos selama Pemilu Serentak 2024.

"Saya senang tadi Pak Rahmat Bagja, Pak Ketua KPU mengatakan bahwa akan ada pengawasan medsos ada polisi sibernya disitu," katanya.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)," tegasnya.

Baca juga: Cerita Jokowi Pernah Dipanggil Bawaslu DKI: Saya Takut Betul saat Itu...

Meski demikian, Jokowi mengingatkan Bawaslu dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat aturan yang jelas dalam penegakan pemilu.

Aturan-aturan dalam tahapan pemilu menurutnya harus jelas, rinci dan tidak multitafsir.

"Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, dok, udah," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com