Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemda Dampingi, Kemendagri: Anggota Keluarga yang Alami "Stunting" Jangan Dibiarkan

Kompas.com - 17/12/2022, 07:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan pendampingan bagi keluarga yang anggotanya mengalami stunting.

Stunting merupakan gangguan gagal tumbuh pada anak karena kondisi gizi buruk.

Teguh menekankan, upaya pencegahan stunting perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Jangan sampai, anggota keluarga yang terkena stunting dibiarkan begitu saja tanpa adanya asistensi asupan gizi dan pola hidup sehat," ujar Teguh, dilansir dari siaran pers Kemendagri, Jumat (16/12/2022).

“Berikan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat,” katanya lagi.

Baca juga: Teken Kerja Sama dengan PBNU, Kemenkes Minta Dukungan Atasi Persoalan Stunting

Menurut Teguh, untuk intervensi spesifik melalui nutrisi asupan gizi dapat dilakukan dengan bahan makanan atau lauk pauk yang sesuai dengan kondisi lokal.

Misalnya, untuk daerah yang kaya dengan ikan, maka pemenuhan nutrisi dapat dilakukan dengan pemberian makanan olahan ikan.

"Selain itu, untuk bisa melakukan pendampingan dengan tepat sasaran, pendataannya dapat dilakukan by name by address sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)," katanya

Teguh juga mendorong pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi sebagaimana yang sudah diterapkan di beberapa daerah, misalnya di Sumedang.

Baca juga: Masyarakat Belum Paham Dampak Buruk Stunting bagi Anak

Teguh mengatakan, saat ini kondisi prevalensi stunting secara global khususnya di kawasan Asia Tenggara cenderung mengalami penurunan.

Namun, masih diperlukan upaya khusus dalam percepatan pencapaian angka penurunan stunting sebesar 20 persen atau seperlima dari jumlah anak balita di suatu negara.

Tiga beban pada malnutrisi (The Triple Burden of Malnutrition) menjadi penyebab terjadi penurunan stunting di Asia Tenggara, yaitu kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan gizi.

Penyebab lainnya juga diindikasikan berasal dari kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, faktor sosial budaya, kualitas air buruk, sanitasi dan kebersihan buruk, serta kualitas gizi ibu dan kualitas pangan yang buruk.

"Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2019 dan 2021, kondisi prevalensi stunting secara nasional menunjukkan adanya penurunan dari 27,7 persen menjadi 24,4 persen," kata Teguh.

"Namun, penurunan itu belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang pada 2021 turun 21,1 persen atau selisih sekitar 3,3 persen," ujarnya lagi.

Baca juga: Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com