Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Meranti Diminta Tak Bikin Gaduh, Kemendagri: Selesaikan Baik-baik

Kompas.com - 13/12/2022, 13:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian imbas protesnya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana bagi hasil (DBH) minyak.

Adil dipanggil untuk menghadap Tito dan jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lainnya pada Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut, Adil telah menimbulkan kegaduhan. Padahal, persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan baik-baik.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang menurutnya tidak elok dilakukan pejabat publik. Sebagai seorang bupati, kata dia, Adil mestinya memberikan teladan bagi masyarakat.

Menurut Suhajar, kepala daerah harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur, sekalipun punya perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Sikap ini disebut penting, apalagi di tengah kemudahan akses informasi di masyarakat saat ini.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah, dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ucap Suhajar.

Kendati demikian, Suhajar mengatakan, ihwal dana bagi hasil (DBH) minyak yang dipersoalkan Adil akan ditindaklanjuti. Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” kata Suhajar.

Sementara, dalam pertemuannya dengan Mendagri, Adil mendapat teguran keras karena sikap dan pernyataannya dinilai kurang beretika.

"Sebagai kepala daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito.

Untuk diketahui, sebelumnya, Adil memprotes Kemenkeu ihwal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang menurutnya tidak sepadan.

Hal ini Adil sampaikan saat menghadiri acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman.

Menurut Adil, dana bagi hasil yang didapat oleh wilayah yang dia pimpin terbilang kecil. Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga: Bupati Meranti Kena Teguran Keras Mendagri Setelah Marahi Anak Buah Sri Mulyani

Adil mengaku sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan Kemenkeu, namun tak kunjung mendapatkan solusi. Dia bilang, telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bertemu langsung, tetapi Kemenkeu bersikukuh audiensi dilakukan daring.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf entah tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang (Kementerian) Keuangan isinya ini iblis atau setan," kata Adil.

Adil bahkan mengaku sudah berkonsultasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk menggugat Presiden Joko Widodo perihal ini.

"Teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com