Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Meranti Diminta Tak Bikin Gaduh, Kemendagri: Selesaikan Baik-baik

Kompas.com - 13/12/2022, 13:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian imbas protesnya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana bagi hasil (DBH) minyak.

Adil dipanggil untuk menghadap Tito dan jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lainnya pada Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut, Adil telah menimbulkan kegaduhan. Padahal, persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan baik-baik.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang menurutnya tidak elok dilakukan pejabat publik. Sebagai seorang bupati, kata dia, Adil mestinya memberikan teladan bagi masyarakat.

Menurut Suhajar, kepala daerah harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur, sekalipun punya perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Sikap ini disebut penting, apalagi di tengah kemudahan akses informasi di masyarakat saat ini.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah, dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ucap Suhajar.

Kendati demikian, Suhajar mengatakan, ihwal dana bagi hasil (DBH) minyak yang dipersoalkan Adil akan ditindaklanjuti. Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” kata Suhajar.

Sementara, dalam pertemuannya dengan Mendagri, Adil mendapat teguran keras karena sikap dan pernyataannya dinilai kurang beretika.

"Sebagai kepala daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito.

Untuk diketahui, sebelumnya, Adil memprotes Kemenkeu ihwal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang menurutnya tidak sepadan.

Hal ini Adil sampaikan saat menghadiri acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman.

Menurut Adil, dana bagi hasil yang didapat oleh wilayah yang dia pimpin terbilang kecil. Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga: Bupati Meranti Kena Teguran Keras Mendagri Setelah Marahi Anak Buah Sri Mulyani

Adil mengaku sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan Kemenkeu, namun tak kunjung mendapatkan solusi. Dia bilang, telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bertemu langsung, tetapi Kemenkeu bersikukuh audiensi dilakukan daring.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf entah tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang (Kementerian) Keuangan isinya ini iblis atau setan," kata Adil.

Adil bahkan mengaku sudah berkonsultasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk menggugat Presiden Joko Widodo perihal ini.

"Teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Nasional
Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com