Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang

Kompas.com - 13/12/2022, 12:47 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mukhtarudin meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar turun langsung ke Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk melihat secara langsung lokasi longsor yang diduga akibat aktivitas pertambangan batu bara.

“Kami meminta kepada Kementerian ESDM untuk segera mengevaluasi dua perusahaan tambang PT Arutmin Indonesia dan PT Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB) agar aktivitasnya tidak berdekatan dengan Jalan Nasional,” ujar Mukhtarudin, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (13/12/2022).

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Ia pun meminta Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM untuk segera mendorong menindaklanjuti permasalahan longsor yang terjadi di badan jalan nasional Trans-Kalimantan di kilometer (km) 171, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Usulkan Fatwa MUI Buat Beli Pertalite dan Solar

“Saya menyarankan agar pimpinan Komisi VII DPR RI untuk dapat menyampaikan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi terhadap dua tambang tersebut, apakah perlu dilakukan penciutan atau hal lain agar aktivitas produksi tambang tidak merusak jalan nasional,” jelas Mukhtarudin.

Ia menjelaskan, saat ini Komisi VII DPR telah merekomendasikan Kementerian ESDM untuk melakukan penghentian sementara perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Utamanya, sebut dia, bagi perusahaan tambang yang berada di lokasi Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalsel.

“Keputusan yang dilakukan Komisi VII DPR ini sampai dengan adanya keputusan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ESDM dan perusahaan pertambangan tersebut,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com