Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Urgensi Mengeliminasi Ancaman Bom Bunuh Diri hingga ke Akarnya

Kompas.com - 12/12/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Boleh jadi ada celah kelemahan atau kelalaian BNPT dan Polri, terutama terkait monitoring aktifitas eks narapidana terorisme. Tapi lagi-lagi urusannya tidak semudah itu.

Imajinasi "meledakkan diri untuk menciptakan korban yang lebih banyak sembari menciptakan psikologi ketakutan" sulit dideteksi karena tersimpan di dalam benak pelaku yang penampakannya tak berbeda dengan kepala-kepala manusia normal lainnya.

Namun terlepas dari itu semua, ada pesan jelas yang perlu dicatat oleh pemerintah, terutama institusi Polri dan BNPT, yakni bom bunuh diri akan menjadi ancaman keamanan tersendiri untuk waktu-waktu mendatang, baik menjelang Natal dan Tahun Baru maupun jelang pesta politik tahun 2024 mendatang.

Untuk itu, BNPT dan Polri harus benar-benar berhitung ulang atas potensi bom bunuh diri, termasuk melakukan evaluasi atas program deradikalisasi yang telah dijalankan selama ini.

Selama sinyal dan indikator "aman" belum benar-benar muncul atau dipenuhi oleh para eks narapidana teroris, semestinya selama itu pula proses monitoring ketat tetap harus diterapkan.

Termasuk monitoring atas inisiasi pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan para eks narapidana teroris sebagai bagian dari instrumen politik untuk menebar ancaman terhadap keamanan nasional.

Sementara itu di sisi lain, di level makro politik, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi menggandeng dan meyakinkan semua elemen keagamaan untuk tidak menoleransi apapun bentuk doktrin yang membuka peluang tafsir liar dari para radikalis untuk melakukan aksi bom bunuh diri.

Pemerintah bersama-sama dengan semua elemen keagamaan, harus mengeliminasi ruang gerak penganut doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme.

Jangan ada lagi organisasi-organisasi yang menyelipkan doktrin radikal sekecil apapun di dalam asas organisasinya.

Dan yang tak kalah penting, kelompok dan individu yang dicandra penganut dokrin-doktrin radikal harus absen di dalam arena politik manapun. Tak peduli mereka menyantel pada kandidat manapun, mereka harus dieliminasi sesegera mungkin. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com