Urgensi Mengeliminasi Ancaman Bom Bunuh Diri hingga ke Akarnya

Selain pelaku, seorang polisi bernama Aipda Sofyan juga ikut menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pelaku bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim. Agus menggunakan motor berwarna biru dan memaksa masuk ke area Polsek saat sejumlah polisi sedang melakukan apel pagi.

Selain itu, Listyo juga mengatakan bahwa pelaku adalah seorang mantan narapidana terorisme. Ia pernah ditangkap dalam peristiwa bom panci yang terjadi di Cicendo, Bandung, pada 2017.

Saat kejadian sebelumnya di Cicendo itu pelaku menggunakan bom panci di Taman Pandawa, Cicendo, Kota Bandung. Namun, masih menurut Listyo, pelaku bom Polsek Astana Anyar itu kemudian dibebaskan pada September atau Oktober 2021.

Dan yang tidak kalah penting, Agus Sujatno alias Abu Muslim juga disebut terafiliasi dengan kelompok Jamaah Anshorut Daulah atau JAD Bandung dan JAD Jawa Barat.

Dengan profil demikian, sangat bisa dipahami mengapa kemudian pelaku memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Latar belakangnya terbukti memang penuh dengan atribut terorisme.

Artinya, pelaku sejatinya adalah salah satu manusia Indonesia yang berpotensi menjadi pelaku bom (bunuh diri) setelah tidak lagi di penjara, terlepas apakah proses deradikalisasi berjalan dengan baik atau tidak selama ia berada di penjara.

Tapi lagi-lagi urusan aksi terorisme memang tak semudah itu. Deteksi aksi teroris memang tidak sekadar memonitor dan memantau rentetan catatan dan track record seseorang yang pernah tersangkut kasus terorisme, apalagi jika itu terkait bom bunuh diri.

"Even the Soviet Union, with its huge nuclear arsenal, was a threat that could be deterred by the prospect of retaliation. But suicide bombers cannot be deterred. They can only be annihilated, preemptively and unilaterally, if necessary", kata Thomas Sowell alumni Universitas Harvard yang juga penulis.

Dengan kata lain, bom bunuh diri memang sulit dicegah, sebagaimana dikatakan Sowell. Karena tak ada yang benar-benar mengetahui kapan seseorang berniat mengubah dirinya menjadi bom yang akan mengancam keselamatan orang banyak.

Semua proses transformasi tersebut berlangsung secara terselubung, jauh di luar radar publik dan radar otoritas.

Orang yang terlihat sangat "normal" sekalipun bahkan berpeluang menyimpan "imajinasi liar bom bunuh diri" di kepalanya, jika imajinasi tersebut ditempa dan dipupuk secara terus menerus, lalu ditoleransi oleh lingkungannya, tanpa intervensi "counter conviction" sebagai penetralisasinya.

"The suicide bomber's imagination leads him to believe in a brilliant act of heroism, when in fact he is simply blowing himself up pointlessly and taking other people's lives," tulis Salman Rushdie.

Jadi selama masih ada yang menyakini bahwa mengorbankan nyawa sendiri adalah sebuah aksi heroik untuk mengekspresikan perjuangan mereka, maka selama itu pula aksi bom bunuh diri akan tetap bersama kita.

Boleh jadi ada celah kelemahan atau kelalaian BNPT dan Polri, terutama terkait monitoring aktifitas eks narapidana terorisme. Tapi lagi-lagi urusannya tidak semudah itu.

Imajinasi "meledakkan diri untuk menciptakan korban yang lebih banyak sembari menciptakan psikologi ketakutan" sulit dideteksi karena tersimpan di dalam benak pelaku yang penampakannya tak berbeda dengan kepala-kepala manusia normal lainnya.

Namun terlepas dari itu semua, ada pesan jelas yang perlu dicatat oleh pemerintah, terutama institusi Polri dan BNPT, yakni bom bunuh diri akan menjadi ancaman keamanan tersendiri untuk waktu-waktu mendatang, baik menjelang Natal dan Tahun Baru maupun jelang pesta politik tahun 2024 mendatang.

Untuk itu, BNPT dan Polri harus benar-benar berhitung ulang atas potensi bom bunuh diri, termasuk melakukan evaluasi atas program deradikalisasi yang telah dijalankan selama ini.

Selama sinyal dan indikator "aman" belum benar-benar muncul atau dipenuhi oleh para eks narapidana teroris, semestinya selama itu pula proses monitoring ketat tetap harus diterapkan.

Termasuk monitoring atas inisiasi pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan para eks narapidana teroris sebagai bagian dari instrumen politik untuk menebar ancaman terhadap keamanan nasional.

Sementara itu di sisi lain, di level makro politik, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi menggandeng dan meyakinkan semua elemen keagamaan untuk tidak menoleransi apapun bentuk doktrin yang membuka peluang tafsir liar dari para radikalis untuk melakukan aksi bom bunuh diri.

Pemerintah bersama-sama dengan semua elemen keagamaan, harus mengeliminasi ruang gerak penganut doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme.

Jangan ada lagi organisasi-organisasi yang menyelipkan doktrin radikal sekecil apapun di dalam asas organisasinya.

Dan yang tak kalah penting, kelompok dan individu yang dicandra penganut dokrin-doktrin radikal harus absen di dalam arena politik manapun. Tak peduli mereka menyantel pada kandidat manapun, mereka harus dieliminasi sesegera mungkin. Semoga.