Pesta Sudah Usai, Saatnya Memikirkan Rakyat (Kembali)

Keluarga mempelai merasa lega demikian juga para pembantu presiden tidak kalah sibuknya ikut mempersiapkan acara meriah tersebut.

Beberapa hari sebelum perhelatan besar itu digelar, kisruh soal ketersedian beras meyeruak ke permukaan. Perum Bulog akan mendatangkan beras dari negeri jiran sebanyak 200.000 ton sebelum akhir tahun 2022.

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyebut bahwa produksi beras tahun ini surplus. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membanggakan kalau produktivitas beras tahun ini tertinggi selama republik ini ada (Cnbcindonesia.com, 7 Desember 2022).

Menurut Syahrul, dinamika yang terjadi harus menjadi perhatian tidak saja soal produktivitas dan ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan.

Menteri Syahrul sepertinya ingin menepis alasan Bulog untuk impor beras karena tirisnya produktivitas beras. Bahkan Syahrul menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) berkorelasi dengan klaim Kementerian Pertanian.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ikut menegaskan kembali mengapa Bulog harus mendatangkan beras dari luar, mengingat impor 200.000 beras hanyalah untuk mengisi stok Bulog.

Ketersedian beras di pasar dibutuhkan untuk kondisi luar biasa yang bisa mengintervensi harga beras.

Bulog harus tetap punya cadangan beras untuk situasi yang di luar rencana seperti bencana alam, banjir hingga gempa.

Surplus beras sebesar 1,7 juta ton yang disebut BPS dan diamini Kementerian Pertanian, diakui semua pihak termasuk Bulog memang berada di rumah tangga petani (65 persen), pedagang (12,4 persen), penggilingan (10 persen), dan sisanya 9 persen berada di Bulog.

Sengkarut saling siapa yang betul, apakah argumen Kementerian Pertanian atau alasan impor dari Bulog menjadi gambaran betapa “runyamnya” urusan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi (KISS) di rezim sekarang.

Beras boleh langka di pasaran, atau harganya mahal, tetapi yang jelas pendapatan petani tidak beranjak membaik.

Keluhan soal ketersedian solar dan pertalite di berbagai daerah menjadi persoalan klasik. Sekelas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi komisaris Pertamina pun, tidak bisa menjawab kelangkaan dua jenis bahan bakar yang dibutuhkan wong cilik.

Warga yang saya jumpai kerap mengeluhkan, mereka sebagai rakyat sudah patuh dan menerima kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM walau di tengah sulitnya ekonomi warga.

Namun kenapa harga sudah naik, rakyat mau beli BBM sulitnya bukan main karena langkanya ketersediaan BBM.

Langkanya minyak goreng beberapa waktu yang menimbulkan antrean panjang para pembeli di seantero negeri, menjadi ironis karena terjadi di negeri penanam pohon kelapa sawit terbesar di dunia.

Kurangnya ketersedian beras di pasaran juga menjadi tamparan bagi kita yang selama ini dikenal sebagai negara agraris. Tepatkah kita masih membanggakan negeri kita sebagai gemah ripah loh jinawi?

Saatnya para menteri sibuk memikirkan rakyat usai sibuk mengurus pesta hajatan. Jika para menteri dianggap tidak kapabel mengurus bidang pekerjaannya, saatnya Presiden Jokowi tidak perlu canggung lagi mengganti menteri-menterinya.

Kasian, rakyat sudah lama tidak mengalami “pesta” kemakmuran.