Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Kompas.com - 09/12/2022, 19:32 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Zainuddin Maliki memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam mengimplementasikan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008.

Ia menilai, Pemprov Kalbar cukup proaktif dalam pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

"Dari 14 kabupaten dan kota (di Kalbar) itu hanya satu yang belum menyusun kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada). Bahkan, ada tiga kabupaten dan kota yang sudah punya peraturan gubernur (pergub) meskipun peraturan itu belum keluar,” ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Pernyataan tersebut, ia sampaikan di tengah pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Kamis (8/12/2022).

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan benar agar tercipta lingkungan yang sehat.

"Saya kira, kami perlu menerapkan peraturan yang bukan sekedar peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga efektivitas dari peraturan itu bisa betul-betul menumbuhkan budaya hidup bersih,” kata Zainuddin.

Baca juga: Hidup Bersih dan Sehat Tekan Risiko Gagal Ginjal pada Anak

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) X ini juga berharap, peraturan yang sudah ada dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

"Jadi good will dari elite atau pimpinan itu sangat penting. Kami sudah punya modal peraturan perundang-undangan, kami berharap ini benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik,” imbuh Zainuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Nasional
Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi 'Online' Diperjualbelikan

Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi "Online" Diperjualbelikan

Nasional
Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Nasional
Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi 'Online' Diblokir

Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi "Online" Diblokir

Nasional
Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Nasional
KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi 'Online' Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi "Online" Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com