RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Upaya memperbaiki KUHP juga dilakukan di era Orde Baru. Sejak 1970, pemerintah sudah mulai merancang RKUHP untuk mengganti regulasi peninggalan penjajah ini.

Waktu itu, tim perancang dipimpin Prof. Sudarto dan disokong sejumlah Guru Besar Hukum Pidana di Indonesia. Namun, upaya mengganti regulasi peninggalan zaman kolonial ini tak terealisasi.

Upaya ini dilanjutkan di era Reformasi. Pada tahun 2004, tim baru penyusunan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Dr Muladi, S.H.

Namun, RKUHP ini baru diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR untuk dibahas pada 2012.

DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, keputusan parlemen memicu berbagai reaksi.

Proses pembahasan dan rencana pengesahan RKUHP mendapat perlawanan dan penolakan. Ribuan orang dari beragam kalangan turun ke jalan guna menentang rencana pengesahan.

Hal ini terjadi karena draft revisi KUHP ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi.

Selain itu juga banyak pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai dengan iklim demokrasi di negeri ini. Pada September 2019, Presiden Jokowi akhirnya meminta agar DPR menunda pengesahan RKUHP. Jokowi juga memerintahkan agar pasal-pasal yang bermasalah ditinjau kembali.

Dilempar ke Mahkamah Konstitusi

Kini RKHUP yang berkali-kali memicu kontroversi ini sudah disahkan. Namun, secara umum tidak ada perubahan yang berarti terkait substansi.

Gelombang penolakan memang kembali terjadi. Namun kali ini pemerintah dan DPR memilih ‘tutup mata dan telinga’.

Kita semua sepakat, KUHP warisan Belanda memang harus dikoreksi dan diperbaiki. Itu dilakukan agar regulasi yang mengatur soal tindak pidana relevan dengan kondisi kekinian. Juga agar sebagai bangsa kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana ‘karya’ sendiri.

Namun, hendaknya pemerintah dan DPR mendengarkan dan memperhatikan berbagai kritik dan masukan.

Karena, keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran atau masukan dalam proses penyusunan undang-undang adalah sebuah keniscayaan karena sudah diatur dan dijamin undang-undang.

Bukan sebaliknya. Kritik dan masukan diabaikan, lalu bagi masyarakat yang tak sepakat disuruh untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara kita semua mafhum institusi penegak konsitusi ini tak lagi ‘suci’ sejak DPR RI merasa bisa memecat dan mengangkat hakim konstitusi seenaknya sendiri.

Akankah gelombang penolakan KUHP baru akan terus dilakukan? Lalu, apakah KUHP baru ini akan lebih baik dari KUHP peninggalan Belanda?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (7/12/2022), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.