Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Kompas.com - 07/12/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

Meski saat ini inflasi daerah terpantau telah menurun, Presiden Jokowi meminta agar lebih dimaksimalkan.

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lalu turun ke 5,7 (persen), lalu turun ke 5,4 (persen)," ujar Jokowi dalam arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," ujar Jokowi.

Sementara itu, terkait peningkatan ekspor, Jokowi meminta jajarannya untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.

Baca juga: Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

Jokowi meminta semua jajarannya tidak jalan sendiri-sendiri saat menjalankan kebijakan.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," katanya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian Covid-19 berjumlah 2.234 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000-an kasus.

Presiden lantas mengapresiasi angka kasus harian di yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.

"Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com