Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 22:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa kekerasan kepada perempuan merupakan fenomena gunung es.

Sebab, dia menilai begitu banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan, termasuk yang tidak berani melapor.

"Kalau kita bicara masalah kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Makanya akan menjadi penting kehadiran kita semua untuk harus berani melaporkan tentang kekerasan seksual," kata Bintang saat hadir dalam rangkaian kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan di pelataran Sarinah, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Pemkot Jaksel Catat Ada 248 Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan per September 2022

Bintang mengungkapkan, kekerasan terhadap kaum hawa bisa terjadi di lingkungan sekitar atau dalam keluarga dengan ikatan pernikahan.

Berdasarkan Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, kekerasan yang dialami perempuan berupa kekerasan fisik hingga kekerasan ekonomi.

Dalam survei yang sama juga menyebutkan bahwa 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya.

Lalu, sebanyak 8,7 persen atau 1 dari 11 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama satu tahun terakhir.

Kendati angkanya menurun dibanding 2016, kekerasan tetap perlu ditindak.

Oleh karena itu, ia meminta agar korban kekerasan maupun pihak lain yang melihat kekerasan untuk segera melapor.

"Mari berani mengungkap kasus, jangan menganggap lagi kasus itu adalah aib. Tapi untuk berani kita laporkan untuk memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Untuk itu mari kita sama-sama kampanyekan dare to speak up," ucap Bintang.

Baca juga: Nestapa Ganda Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual

Kemudian, sebanyak 18,7 persen atau 1 dari 6 kaum hawa berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dalam hidupnya. Adapun 6,9 persen atau 1 dari 15 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dalam setahun terakhir.

Lalu, sebanyak 20 persen atau 1 dari 5 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh selain pasangan selama hidupnya. Adapun sebanyak 6 persen atau 1 dari 17 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh selain pasangan dalam setahun terakhir.

Bintang mengatakan, kekerasan fisik/seksual yang dialami kaum perempuan selama setahun terakhir tidak terlepas dari meningkatnya kasus yang terungkap.

"Secara prevalensi, ini prevalensinya adalah menurun walaupun cukup memprihatinkan. Ini bukannya kasusnya yang meningkat, tapi meningkatnya kasus yang terungkap. Ini tidak terlepas dari masyarakat sudah berani melapor," tutur dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Pemerintah Perkuat Posisi Perempuan Indonesia

Lebih lanjut Bintang berharap, dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 atau UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), semakin banyak warga yang melapor terkait kekerasan yang dialami.

Menurut Bintang, UU TPKS adalah payung hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dari hulu ke hilir.

"Makanya kami Kemen PPPA lagi dalam proses untuk aturan pelaksanaannya, tapi karena UU TPKS sudah diundangkan 9 Mei, artinya UU ini sudah berlaku. Nah ini akan menjadi penting keberanian dari masyarakat untuk melapor," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.