Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 12:58 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta industri tekstil, garmen, dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya.

Adapun industri tersebut disinyalir rawan melakukan PHK karena tingkat produksi dan kinerja ekspor yang menurun.

Muhadjir mengimbau, PHK tidak dilakukan hingga situasi pasar domestik maupun global kembali normal.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK-nya sambil menunggu kondisi pasar terutama pasar global di mana produk itu yang selama ini di pasokan, sampai normal lagi," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Dia menyarankan perusahaan untuk mencari opsi lain alih-alih mengurangi pekerja.

Opsi yang bisa diambil, di antaranya pengurangan jam kerja, pemotongan hari kerja, maupun melakukan penyesuaian upah.

Kendati begitu, opsi-opsi ini harus didiskusikan dan disetujui oleh para pekerja yang bersangkutan.

Opsi ini pun sudah dia sampaikan kepada pengusaha dan organisasi pekerja di lapangan, termasuk salah satu industri tekstil di Serang yang sempat melakukan PHK.

"Mereka sudah ada titik temu misalnya pengurangan jam kerja, pemotongan hari kerja, merumahkan (bekerja dari rumah) karyawan, itu semua dibolehkan asal ada kesepakatan. Dan betul-betul disepakati bersama antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ucap dia.

Muhadjir menyampaikan, langkah dan imbauan ini diambil pemerintah untuk menekan pengangguran saat situasi ekonomi belum stabil.

Baca juga: Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Apalagi, industri tekstil adalah salah satu industri dengan kinerja lesu, mengingat sangat bergantung dengan permintaan ekspor.

"Sekarang ini terutama pasar yang paling lesu kan pasar tekstil, garmen, dan alas kaki. Dan itu semua ekspor," ucap dia.

"Walaupun beberapa ada tidak ekspor misalnya, kayak di pabrik tekstil di Semarang, dia adalah pemasok garmen, dan garmen itu produknya juga diekspor. Jadi mata rantai itu yang kita amankan dulu yang penting jangan terburu-buru melakukan PHK," kata Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, angka PHK di Jawa Barat mendekati 500.000 buruh. Jika tidak dicegah, buruh yang di-PHK bisa mencapai 1,5 juta orang.

Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diatasi. Penanganan PHK perlu dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi di tengah ketidakpastian perekonomian dan politik global.

Baca juga: Ini Salah Satu Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

Pemerintah mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan.

Keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.

"PHK sudah mendekati 500.000 dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," kata Muhadjir beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.