Minta Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Beri Ampun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat.

Presiden meminta agar Menteri Hadi tak memberi ampun kepada mafia tanah.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," ujar Jokowi saat memberi sambutan usai menyerahkan 1.552.450 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

"Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Pak, bisa berantem salingi bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip'," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, hal seperti itu harus hindari agar sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan.

"Dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat," lanjut Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah menyelesaikan konflik agraria suku Anak Dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Di Istana Negara hadir langsung dua orang yang merupakan perwakilan dari suku Anak Dalam yang menerima sertifikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi.

"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung," kata Jokowi.

"Memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit," ungkapnya.

Baca juga: Heru Budi Hadiri Acara Bagi-bagi Sertifikat Tanah oleh Jokowi

Menurut Presiden, konflik agraria tersebut bisa selesai karena jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala kantor wilayah.

Presiden mengatakan, sengketa serupa tidak hanya terjadi di suku Anak Dalam saja dan merupakan salah satu problem utama pertanahan.

"Kalau duduk di kantor ya enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun. Sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku Anak Dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita," tambahnya.