Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Kompas.com - 01/12/2022, 12:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyerahkan secara langsung bantuan dana ganti rugi pemerintah untuk pembangunan rumah warga yang terdampak gempabumi di Cianjur.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengungkapkan, penyerahan secara langsung itu akan dilakukan pada Senin (5/12/2022) pekan depan.

Baca juga: Pencarian Korban Gempa Cianjur Diperpanjang, Masih Ada 12 Warga yang Hilang

"Ganti rugi nanti insya Allah hari Senin Bapak Presiden akan menyerahkan bantuan. Langsung. Untuk perbaikan rumah, mulai dari rumah (rusak) ringan, sedang, berat," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/12/2022).

Dia melanjutkan, ganti rugi yang akan diserahkan Presiden pada Senin akan menyasar sekitar 8.000 penerima.

Muhadjir menuturkan, sasaran penerima ini merupakan rombongan pertama yang telah terverifikasi datanya oleh pemerintah.

Sejumlah anak-anak di Cianjur, Jawa Barat, turut menjadi pengungsi pascagempa magnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya.KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Sejumlah anak-anak di Cianjur, Jawa Barat, turut menjadi pengungsi pascagempa magnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya.

Dia lantas menjelaskan alasan mengapa Kepala Negara harus menyerahkan ganti rugi secara langsung.

Yakni untuk memberikan semangat kepada masyarakat Cianjur agar segera bangkit dari kondisi bencana.

"Ini kan karena untuk segera menggairahkan masyarakat. Kan kalau masyarakat sudah dapat langsung dari Pak Presiden, kita harapkan masyarakat segera tidak merasa kondisinya bencana lagi, tetapi sudah mulai hidup," kata Muhadjir.

Baca juga: Penjelasan Bupati Cianjur soal Tempat Relokasi Korban Gempa Dekat TPA

"Sudah mulai bangkit kembali, terutama dari sektor ekonomi kan tidak boleh berlama-lama," ungkapnya.

Lebih lanjut Muhadjir mengungkapkan, untuk sementara ini setidaknya ada sekitar 60.000 rumah rusak akibat gempa bumi Cianjur yang akan mendapat ganti rugi dari pemerintah.

Status keseluruhan rumah tersebut rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Namun, untuk berapa jumlah total rumah rusak yang akan diberikan ganti rugi, Muhadjir menyebutkan masih terus didata.

"Nanti kan setelah didata kemudian diverifikasi dulu, dipastikan. Apakah memang sesuai dengan daftar yang disampaikan dari pihak kelurahan itu memang sesuai," katanya.

"Dan kita sudah melibatkan perguruan tinggi, lalu Kementerian PUPR dan BNPB. Utamanya perguruan tinggi yang punya fakultas teknik sipil," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin (21/11/2022) kemarin merupakan jenis gempa dengan siklus 20 tahunan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Oleh karenanya, dia menekankan agar pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur harus menggunakan standar bangunan antigempa yang sudah ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah antigempa," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers usai meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang, Cianjur pada 22 November.

Sejumlah warga di Desa Cibulakan, Cianjur, Jawa Barat, melintas di depan reruntuhan bangunan yang ambruk diguncang gempa magnitdo 5,6.KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Sejumlah warga di Desa Cibulakan, Cianjur, Jawa Barat, melintas di depan reruntuhan bangunan yang ambruk diguncang gempa magnitdo 5,6.

Kepala Negara pun menjelaskan, pemerintah akan memberi bantauan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang akibat gempa Cianjur.

Untuk rumah yang mengalami rusak berat akan diberikan bantuan Rp 50 juta.

Lalu untuk rumah yang rusak sedang diberikan bantuan Rp 25 juta.

"Dan yang ringan diberikan bantuan Rp 10 juta," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com