Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri, Tolong Cek Ada Persoalan Apa

Kompas.com - 30/11/2022, 11:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti soal uang anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang masih tersimpan Rp 278 triliun di bank.

Jokowi pun mengkritisi kondisi tersebut karena seharusnya APBD dipergunakan untuk mendukung perputaran uang di dalam negeri.

"Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah, justru enggak dipakai," ujar Jokowi saat

Presiden lantas menceritakan saat dirinya bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih ada berapa APBD yang tersimpan dan belum terpakai.

Baca juga: Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Kepala Negara memperkirakan menjelang akhir tahun seperti ini biasanya APBD yang tersisa di bank sebesar Rp 210 triliun hingga Rp 220 triliun.

Namun, saat diberitahu Menkeu, Jokowi terkejut karena APBD di bank tersisa Rp 278 triliun.

"Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong (malah) enggak dipakai. Ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget itu. Besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan cepat dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati," tegasnya.

"Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun, ini saya minta saya minta segera dibelanjakan," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Dia memperbandingkan situasi saat ini dengan pembelanjaan APBD pada 2021. Pada akhir Oktber tahun lalu, APBD yang tersisa sebesar Rp 226 triliun.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal realisasi APBN yang mencapai 76 persen.

Di sisi lain, realisasi APBD baru 62 persen. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati capaian ini.

"Ini sudah Desember lho. Besok sudah Desember. Hati-hati. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital in flow lewat investasi, tetapi uang yg ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan," tegas Jokowi.

"Ini hati-hati, ini keliru besar, keliru besar," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com