Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Latih Negara-negara Pasifik Majukan Sektor Perikanan

Kompas.com - 29/11/2022, 15:29 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pelatihan kepada negara-negara di kawasan Pasifik terkait implementasi Melanesian Spearhead Group (MSG) Roadmap on Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015-2024.

Pelatihan yang digelar selama lima hari pada Senin (28/11/2022) hingga Jumat (2/12/2022) tersebut merupakan bentuk peran dan kontribusi Indonesia dalam memajukan perikanan di kawasan Asia Pasifik.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP, Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, pelatihan itu diselenggarakan di bawah MSG Roadmap for Inshore Fisheries and Sustainable Development 2015-2024.

Pelatihan itu digunakan sebagai panduan berorientasi aksi untuk negara-negara anggotanya, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

“Dalam empat hari ke depan, akan ada presentasi, diskusi, tukar menukar pengetahuan, dan kunjungan lapangan," katanya mewakili Kepala BRSDM I Nyoman pembukaan pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Senin (28/11/2022).

Baca juga: Tingkatkan Promosi Keindahan Biota Laut, Kementerian KP Sukses Menggelar UPC di Tidore Kepulauan

Lily berharap, para peserta dapat belajar menerapkan mekanisme yang efektif untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan stok perikanan darat.

Hal itu penting dilakukan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan ekologi sehingga memberikan tambahan dan peningkatan pendapatan alternatif.

"Atas nama Kementerian KP, saya ingin mendorong pelatihan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menjalin kerja sama yang baik dan ikatan jaringan yang kuat di Pasifik,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, para peserta saling belajar tentang bagaimana dapat memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang memadai mengenai pentingnya dan pengelolaan perikanan darat dan laut kepada para pemangku kepentingan di tanah air masing-masing.

“Saya berharap di akhir pelatihan dan setelah kembali ke rumah masing-masing, kita masih bisa tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan erat,” imbuhnya.

Baca juga: Semarakkan Sail Tidore 2022, Kementerian KP Gelar Kompetisi Fotografi Bawah Air

Lily berharap, negara-negara Pasifik dapat bersama-sama mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan manajemen yang efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya pesisir.

“Hal ini untuk dampak ekonomi positif sehingga dapat menguntungkan para pelaku bisnis, termasuk usaha kecil menengah, pariwisata, perhotelan, dan banyak lainnya," jelas Lilly.

Kepala BPPP Ambon Abu Bakar menambahkan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan regulator atau administrator dan komunitas atau pelaku di bidang perikanan di negara-negara anggota MSG melalui pertukaran praktik terbaik, pengalaman, dan keahlian.

Upaya tersebut dilakukan khususnya dalam efektivitas kebijakan, pengelolaan dan pembiayaan bagi pembangunan sumber daya di area pesisir (inshore).

Upaya lainnya adalah pemberdayaan masyarakat (edukasi peningkatan kesadaran dan penyediaan informasi) serta pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan fisheries stocks.

Baca juga: Kementerian KP Finalkan Naskah Akademik Refugia Perikanan pada Forum Regional

Halaman:


Terkini Lainnya

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

Nasional
Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com