Kementerian KP Latih Negara-negara Pasifik Majukan Sektor Perikanan

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pelatihan kepada negara-negara di kawasan Pasifik terkait implementasi Melanesian Spearhead Group (MSG) Roadmap on Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015-2024.

Pelatihan yang digelar selama lima hari pada Senin (28/11/2022) hingga Jumat (2/12/2022) tersebut merupakan bentuk peran dan kontribusi Indonesia dalam memajukan perikanan di kawasan Asia Pasifik.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP, Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, pelatihan itu diselenggarakan di bawah MSG Roadmap for Inshore Fisheries and Sustainable Development 2015-2024.

Pelatihan itu digunakan sebagai panduan berorientasi aksi untuk negara-negara anggotanya, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

“Dalam empat hari ke depan, akan ada presentasi, diskusi, tukar menukar pengetahuan, dan kunjungan lapangan," katanya mewakili Kepala BRSDM I Nyoman pembukaan pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Senin (28/11/2022).

Lily berharap, para peserta dapat belajar menerapkan mekanisme yang efektif untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan stok perikanan darat.

Hal itu penting dilakukan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan ekologi sehingga memberikan tambahan dan peningkatan pendapatan alternatif.

"Atas nama Kementerian KP, saya ingin mendorong pelatihan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menjalin kerja sama yang baik dan ikatan jaringan yang kuat di Pasifik,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, para peserta saling belajar tentang bagaimana dapat memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang memadai mengenai pentingnya dan pengelolaan perikanan darat dan laut kepada para pemangku kepentingan di tanah air masing-masing.

“Saya berharap di akhir pelatihan dan setelah kembali ke rumah masing-masing, kita masih bisa tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan erat,” imbuhnya.

Lily berharap, negara-negara Pasifik dapat bersama-sama mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan manajemen yang efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya pesisir.

“Hal ini untuk dampak ekonomi positif sehingga dapat menguntungkan para pelaku bisnis, termasuk usaha kecil menengah, pariwisata, perhotelan, dan banyak lainnya," jelas Lilly.

Kepala BPPP Ambon Abu Bakar menambahkan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan regulator atau administrator dan komunitas atau pelaku di bidang perikanan di negara-negara anggota MSG melalui pertukaran praktik terbaik, pengalaman, dan keahlian.

Upaya tersebut dilakukan khususnya dalam efektivitas kebijakan, pengelolaan dan pembiayaan bagi pembangunan sumber daya di area pesisir (inshore).

Upaya lainnya adalah pemberdayaan masyarakat (edukasi peningkatan kesadaran dan penyediaan informasi) serta pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan fisheries stocks.

Abu memaparkan, mata pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diajarkan, antara lain “Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan serta Pemberdayaan Masyarakat” dengan persentase sekitar 40 persen teori dan 60 persen praktik.

Pelatih akan menyampaikan materi, melakukan diskusi, tanya jawab antara pelatih dan peserta. Selain itu dilakukan juga fieldtrip di lokasi yang mendukung materi klasikal.

Sementara itu, Direktur Pasifik dan Oseania Kemenlu Adi Dzulfuat mengatakan, Indonesia terus mengoptimalkan perannya sebagai associate member melalui berbagai inisiatif yang semakin selaras dengan kerangka kerja sama MSG.

Salah satu inisiatif kolaboratif yang terus didorong implementasinya adalah MSG Roadmap on Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015-2024.

"Dengan referensi ini, kami berkomitmen bahwa kerja sama kami dengan MSG dan negara-negara anggotanya akan bermanfaat dan terkoordinasi untuk mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis masyarakat,” katanya.

Adi berharap, kerja sama tersebut ke depannya akan menjembatani kerja sama dengan komunitas dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur, yang kini dimulai dari Ambon, salah satu kota musik dunia.

Sebagai informasi, kerja sama pelatihan di sektor kelautan dan perikanan antara KKP dan Kemenlu ini bukanlah pertama kalinya.

Pelatihan tersebut telah diselenggarakan sejak 2009 dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) bagi banyak negara selatan selatan, termasuk MSG.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan, pembangunan perikanan saat ini belum seimbang secara geografis dan belum memenuhi kebutuhan pangan dunia.

Padahal, kata dia, perubahan iklim menjadi tantangan setiap negara dan memberikan dampak yang serius kepada pengembangan industri perikanan.

Untuk itu, Trenggono mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Negara Selatan-Selatan.

Indonesia pun mendukung pengembangan perikanan, terutama aktivitas perikanan yang rendah karbon dan ramah lingkungan.

"Pentingnya Negara Selatan-Selatan untuk bekerja sama yang sangat baik dan berkontribusi dalam mengelola dampak dari perubahan iklim terhadap sektor perikanan," tutur Trenggono.