Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2022, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Presiden (surpres) Joko Widodo mengenai pergantian Panglima TNI sudah dikirimkan ke DPR.

Dalam suratnya, Presiden mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Setelah ini, serangkaian proses akan digelar sebelum DPR memberikan persetujuan terhadap usulan kepala negara.

"Jadi masih akan ada mekanisme sesuai dengan di DPR, rapim (rapat pimpinan), Bamus (Badan Musyawarah), kemudian menugaskan Komisi 1 untuk melaksanakan apa yang menjadi penugasan di rapim dan Bamus," kata Ketua DPR RI Puan Maharani usai menerima surpres pergantian Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca juga: KSAL Laksamana Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI

Setelahnya, kata Puan, akan digelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, DPR akan melakukan peninjauan untuk mengenal lebih jauh calon tunggal Panglima TNI.

Jika seluruh mekanisme tersebut sudah selesai, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan terhadap usulan nama Yudo.

Puan yakin, rangkaian prosedur itu dapat digelar tepat waktu dan rampung sebelum DPR memasuki masa reses mulai 15 Desember mendatang.

"Dari surat ini diterima hari ini tanggal 28 (November), artinya masih ada 17 hari sebelum sidang masa penutupan tanggal 15 Desember yang akan datang," ujarnya.

Puan mengatakan, usulan Jokowi soal nama calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa merupakan hak preorgatif kepala negara.

Dia yakin, Presiden telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih Yudo Margono. Sosok Yudo pun dipastikan memenuhi syarat sebagai calon pimpinan tertinggi Korps Militer.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan, kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, surpres Jokowi baru diterima DPR pada hari ini. Dia membantah kabar yang menyebutkan bahwa surpres sudah sempat dikirim pemerintah minggu lalu dan ditarik lagi karena ada pergantian nama calon panglima.

"Surpres yang saya terima hari ini sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini. Tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana mengubah nama yang sudah ada," tandas Puan.

Baca juga: Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Adapun Jenderal Andika Perkasa bakal meninggalkan jabatannya karena pensiun bulan depan, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Sebelumnya, tiga nama kepala staf TNI digadang-gadang sebagai calon penerus Andika. Mereka yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Sejak lama, Yudo memang disebut paling berpotensi menjadi calon pengganti Andika. Sebabnya, selama masa pemerintahan Jokowi, belum pernah ada panglima yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL).

Sejak masa pemerintahan Jokowi tahun 2014, ada tiga sosok panglima dari TNI Angkatan Darat (AD) yang pernah menjabat, lalu satu dari matra Angkatan Udara (AU).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Nasional
Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Nasional
2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

Nasional
Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Nasional
Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Nasional
Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Mengaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Mengaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Nasional
Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Nasional
1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

Nasional
Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda

Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.