Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2022, 10:42 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik khawatir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu bakal dimanfaatkan untuk mengakomodir kepentingan sejumlah pihak.

Berdasarkan survei 22-24 November 2022, sebanyak 72,8 persen responden khawatir pembahasan Perppu Pemilu dijadikan kesempatan partai politik di dalam Parlemen untuk memasukkan kepentingannya.

Kemudian hanya 17,8 persen publik yang merasa tak khawatir pembahasan Perppu Pemilu bakal disisipi kepentingan oleh parpol di DPR RI.

Sementara 9,4 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tak menentukan sikap.

Baca juga: Draf Perppu Pemilu Ubah 5 Hal: Jumlah Anggota DPR, Jumlah Dapil, hingga Nomor Urut Parpol

Di sisi lain, Litbang Kompas pun menanyakan apa isu penting yang mesti dimasukkan dalam Perppu Pemilu.

Sebanyak 50,4 persen menilai hal yang urgen dibahas terkait rekrutmen penyelenggara pemilu secara serentak.

Sedangkan 38,7 persen responden menilai isu tersebut tak mendesak dibahas, serta 10,9 persen lainnya merasa tidak tahu.

Lalu pada isu yang lain, yakni pengundian nomor urut parpol peserta pemilu.

Baca juga: Partai Buruh Heran Aturan Nomor Urut Parpol Masuk Perppu Pemilu, Dinilai Tak Mendesak

Sebanyak 43,6 persen responden merasa nomor urut parpol peserta pemilu tak mendesak untuk dibahas.

Namun, ada 42,5 persen publik yang merasa persoalan ini harus dibahas dalam pembentukan Perppu Pemilu, dan 13,9 persen lainnya tidak tahu atau tak menjawab.

Diketahui pembahasan Perppu Pemilu dilakukan untuk mengakomodir penambahan jumlah kursi seiring munculnya Provinsi Papua Barat Daya.

Mestinya Perppu tersebut segera diterbitkan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 Desember 2022 bakal memulai tahapan pencalonan anggota DPD.

Namun, hingga kini Perppu Pemilu tak kunjung diterbitkan.

Adapun survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon pada 508 responden di 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi.

Metode ini menyebabkan survei memiliki tingkat kepercayaan publik 95 persen, dan margin of error 4,35 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilas Balik Sejarah NU dan Profil Singkat Para Ulama Pendirinya

Kilas Balik Sejarah NU dan Profil Singkat Para Ulama Pendirinya

Nasional
Teriak Surya Darmadi Kesal Dituntut Penjara Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 73,9 Triliun

Teriak Surya Darmadi Kesal Dituntut Penjara Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 73,9 Triliun

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin Kompak Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Jokowi dan Ma'ruf Amin Kompak Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Saat Jokowi dan Iriana Ajak Pengawal Makan Malam Bersama...

Saat Jokowi dan Iriana Ajak Pengawal Makan Malam Bersama...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': NU Dinilai Berkontribusi Besar Tingkatkan Paham Keagamaan

Survei Litbang "Kompas": NU Dinilai Berkontribusi Besar Tingkatkan Paham Keagamaan

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Nasional
[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Nasional
Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Nasional
Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Nasional
Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.