Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2022, 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyentil cara relawan Gerakan Nusantara Bersatu dalam mengumpulkan massa untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Hasto mengatakan, elite relawan Jokowi itu menjanjikan sesuatu yang tidak sehat terhadap massa yang hadir.

"Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu menjadi pelajaran politik yang sangat penting. Terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Hasto lantas meminta agar orang-orang yang dekat dengan kekuasaan Jokowi tidak memanfaatkan kebaikan kader PDI-P tersebut.

Baca juga: PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Ia kemudian mengimbau ring 1 Jokowi tidak 'asal bapak senang'.

"PDI-P mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS)," kata Hasto.

Untuk itu, Hasto mengajak para relawan Jokowi mendukung dan berjuang keras bahwa kepemimpinan Jokowi kaya akan prestasi dan sudah on the track.

Menurutnya, Jokowi mencetak prestasi demi Indonesia dan dunia.

"Bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan," ujar Hasto.

Baca juga: Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Presiden RI Joko Widodo menyapa relawan saat acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022)KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Presiden RI Joko Widodo menyapa relawan saat acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022)

Sebagaimana diketahui, sekitar 150.000 orang relawan bertemu dengan Jokowi di GBK pada Sabtu (26/11/2022) kemarin.

Dalam acara reuni relawan Jokowi se-Indonesia itu tercetus gerakan "2024 manut Jokowi".

Selain itu, dalam acara itu massa yang hadir menggaungkan "Jokowi tiga periode".

Sementara itu, pihak oposisi seperti Partai Demokrat menyoroti pengarahan khusus yang diberikan Jokowi kepada relawannya dalam memilih sosok pemimpin yang akan meneruskan kinerjanya setelah 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Presiden Jokowi untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak perlu memikirkan urusan pemilhan presiden (capres) 2024.

"Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu 2 tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat," ujar Herzaky kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2022).

Baca juga: Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Herzaky menilai, rakyat Indonesia cukup banyak yang saat ini kehilangan pekerjaan lantaran adanya pandemi Covid-19.

Selain itu, ekonomi masyarakat pasca pendemi juga belum pulih dengan harga-harga bahan pokok yang sulit dijangkau.

"Masih banyak yang menganggur dan tak bekerja sejak pandemi. Bahkan, PHK semakin merebak dimana-mana, daya beli rakyat tak kunjung meningkat, ancaman stagflasi pun di depan mata," kata Herzaky.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye? Lebih baik uang buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," ujarnya lagi.

Baca juga: Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

Nasional
Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan 'Simpanan' Polisi

Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan "Simpanan" Polisi

Nasional
Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Nasional
Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.