DKPP Terima 28 Aduan Terkait Seleksi Panwascam Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 28 laporan dugaan pelanggaran etik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kota/kabupaten terkait seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Sebagai informasi, seleksi Panwascam ini dilakukan pada 21 September-26 Oktober 2022. Total, ada 21.690 tenaga Panwascam yang direkrut.

"Saya sampaikan, dari 33 pengaduan (kepada DKPP sebulan terakhir), 28 pengaduan itu menyangkut rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito dalam jumpa pers, Kamis (24/11/2022).

"Dari situ lah (seleksi Panwascam) muncul ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu di kabupaten/kota," katanya lagi.

Baca juga: Dicatut di Sipol, Banyak Pelamar Panwascam Garut Tak Lolos Seleksi Administrasi

Heddy mengatakan, pelapor kebanyakan merasa tidak puas karena tidak lolos rekrutmen Panwascam.

"Mereka merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Contohnya begini, misalnya dalam tes tertulis mereka merasa mampu, 'kok saya tidak lulus'," ujar Heddy.

Ia melanjutkan, beberapa pelapor menduga Panwascam yang terpilih merupakan orang-orang yang bermasalah secara aturan, seperti merangkap anggota pengurus partai politik hingga perangkat desa.

"Ada di salah satu daerah, ada 6 perangkat desa diduga lolos sebagai anggota Panwascam," katanya.

Baca juga: Bawaslu Tunda Pelantikan Calon Panwascam, 2 Orang Diduga Anggota Parpol, 2 Lainnya Berstatus PNS

Heddy menekankan bahwa 28 laporan ini masih harus diverifikasi secara administratif dan materiil sebelum dapat berlanjut ke persidangan.

Selain 28 laporan terkait rekrutmen Panwascam ini, DKPP juga menerima dua aduan lain terkait sekretariat Panwascam.

Kemudian, tigaaduan lain terkait dugaan pelanggaran etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kota/kabupaten.

Baca juga: DKPP Klaim Akan Gencarkan Pendidikan Etik untuk Badan Ad Hoc Pemilu