Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2022, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengklaim bakal menggencarkan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu, yakni anggota KPU dan Bawaslu, hingga khususnya badan ad hoc.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa hal ini merupakan salah satu dari strategi DKPP menekan pelanggaran etik dalam penyelenggara pemilu dari aspek pencegahan.

Menurutnya, DKPP periode 2022-2027 ini akan berfokus pada aspek pencegahan guna menekan perkara etik ini. Sehingga tidak hanya mengurusi pemeriksaan perkara yang masuk.

"Karena ada beberapa permasalahan yang biasanya ditemukan untuk penyelenggara tingkat ad hoc, itu adalah soal pemahaman teknis," ujar Ratna Dewi di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: DKPP: Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Akan Digelar di Kanwil Kemenkumham

Ratna Dewi menyebutkan, hal ini umumnya diakibatkan oleh pemberian bimbingan teknis yang tidak memadai dari jajaran di tingkat atas.

"Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan di dalam melaksanakan tugas, dan itu berpotensi pelanggaran etik terkait dengan profesionalitas," katanya.

Ratna Dewi mengatakan, perkara etik hampir selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terutama di tahun pemilu.

Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, DKPP sudah menangani sekitar 1.158 perkara.

Ia juga berharap agar jajaran ad hoc yang direkrut merupakan orang-orang berintegritas tinggi karena banyak masalah yang ditemukan di tingkat ad hoc berkaitan dengan integritas.

Baca juga: Kalah di Bawaslu, Pandai Akan Gugat KPU ke PTUN hingga DKPP

"Misalnya melakukan manipulasi suara suara, ada transaksi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka yang mau mendapatkan suara," ujar Ratna Dewi.

Ratna Dewi berujar, pendidikan etik ini akan dimulai sejak proses rekrutmen penyelenggara ad hoc yang saat ini sedang berlangsung.

DKPP disebut perlu mengisi ruang diskusi dan memberikan materi soal pendidikan etik kepada penyelenggara di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rekrutmen ad hoc dengan memperhatikan soal integritas serta rekam jejak dari penyelenggara ad hoc yang nanti akan direkrut.

"Sehingga perlu pendidikan etik secara dini, kemudian secara berjenjang akan kami lakukan," ujarnya lagi.

Baca juga: DKPP: Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Akan Digelar di Kanwil Kemenkumham

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.