Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga STB Dinilai Mahal, Menkominfo: Bukan Kewenangan Kominfo

Kompas.com - 24/11/2022, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku bahwa pihaknya tidak berwenang mengendalikan harga set top box (STB) di pasaran.

Hal itu menanggapi adanya kritikan dari sejumlah anggota Komisi I DPR yang mengaku menerima laporan dari warga akan mahalnya harga STB.

"Operasi pasar, harga dan lain sebagainya bukan kewenangan Kominfo. Oleh karena itu, tentu kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh sampai sana," kata Johnny dalam rapat kerja Komisi I DPR, Rabu (23/11/2022).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjelaskan, pihak yang berwenang mengendalikan harga pasar adalah Kementerian Perdagangan.

Baca juga: STB Kian Diburu Warga, Pedagang: Stok Sedikit, tapi yang Cari Bisa 100 Orang Lebih

Sementara, soal produksi set top box, kewenangannya ada pada Kementerian Perindustrian.

"Kominfo tentu tidak bisa mengendalikan harga dan suplai di pasar, karena harga dan suplai di pasar itu adalah mekanisme pasar tersendiri," ujarnya.

Johnny G Plate kemudian menerangkan kewenangan Kominfo hanya pada penetapan standar STB.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ketika membeli STB.

"Adalah kaitan dengan itu, kami telah menetapkan 46 produsen set top box yang memproduksi 84 tipe set top box yang kami anggap itu dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sampai di situ," kata Johnny.

Baca juga: Banyak Warga Jadi Korban, Polisi Selidiki Penipuan Jual Beli STB di Marketplace

Sebelumnya diberitakan, solusi set top box sebagai alat untuk membantu masyarakat mengakses siaran televisi digital masih mengalami kendala.

Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat untuk mendapatkan set top box.

Salah satu keluhan itu adalah soal harga yang dinilai terlalu mahal.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengaku mendapatkan keluhan soal STB dari warga daerah pemilihannya (dapil) di Sumatera Selatan.

"Waktu itu disampaikan dalam rapat bahwa harganya sekitar Rp 150.000 dan Rp 200.000, tapi sekarang di pasaran sudah sampai Rp 400.000 sampai Rp 500.000," kata Bobby dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo, Rabu.

Politikus Partai Golkar itu lantas bertanya kepada Menkominfo Johnny G Plate terkait pengawasan harga STB maupun regulasinya.

Sebab, dari laporan warga itu justru menjadi pertanyaan tentang regulasi terhadap pengaturan harga akses STB.

Baca juga: Anggota DPR: Kita Dikomplain Pak Menteri, Harga Set Top Box di Pasaran sampai Rp 500.000

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com