Simpatisan Jokowi "Musra Indonesia" Akan Temui PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpatisan Joko Widodo, "Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia" mengaku sedang menyiapkan rencana pertemuan dengan elite PDI-P dalam waktu dekat.

"PDI-P dalam satu dua munggu ini saya akan coba menghubungi Pak Sekjen Hasto Kristiyanto," kata Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Relawan Jokowi, Andi Gani Nena Wea dalam jumpa pers, Rabu (23/11/2022).

"Kami dari panitia Musra ingin bertemu PDI-P untuk meluruskan beberapa hal yang mungkin menjadi (perhatian) teman-teman PDI-P," ujar dia.

Baca juga: Capres Hasil Musra Relawan Jokowi di Banten: Airlangga, Ganjar, dan Prabowo Tiga Teratas

Andi mengeklaim bahwa tak ada masalah antara partai berlogo kepala banteng itu dengan pihaknya.

Mereka hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal, termasuk alasan Musra membuat konvensi padahal kewenangan mencalonkan presiden ada pada partai politik.

Menurut dia, pertemuan ini merupakan pertemuan biasa, sebagaimana panitia Musra sebelumnya juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Andi mengatakan, pertemuan akan dihelat di Kantor DPP PDI-P.

"Relawan tidak bikin persaingan karena tidak punya hak mencalonkan seseorang, tapi yang pasti rakyat punya hak penuh untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya," ujar dia.

"Kita akan menjelaskan visi-misi Musra dan menjawab pertanyaan dari PDI-P. Kan selama ini teman-teman sering lihat ada tektok-tektok kalau kita ngomong, kita akan jelaskan, pertanyaannya apa kita akan jelaskan. Kepada Prabowo dan Airlangga kita jelaskan, jadi semua partai peserta pemilu kita akan sowan," ujar Andi.

Baca juga: Panitia Musra Temui Prabowo, Gerindra Sebut Tak Bahas soal Dukungan Jokowi

Ia juga menyinggung bahwa Musra bakal bertemu pula dengan PPP dan PAN, tetapi semuanya masih dalam tahap komunikasi.

Ia juga menyebut, tak tertutup kemungkinan bagi Musra untuk bertemu dengan partai-partai politik pendatang baru, juga stakeholder politik nasional nonpartai seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).