Ketentuan Data Pribadi Pelanggan jika Korporasi Bubar, Merger, atau Diakuisisi

Pentingnya Peraturan LPPDP adalah sebagai pedoman teknis atas Pasal 59 UU PDP yang tidak termuat sebagai materi muatan PP.

Berdasarkan pasal 59 ini, LPPDP diberi wewenang melaksanakan, perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi, yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi.

LPPDP juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi dan melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hal-hal ini tentunya harus dituangkan dalam peraturan LPPDP sebagai ketentuan teknis pelengkap dari PP. Peraturan LPPDP yang bersifat regeling penting sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Mengingat UU PDP adalah UU yang berlaku sejak tanggal diundangkan, maka mitigasi keterlambatan waktu pembuatan peraturan pelaksanaan ini menjadi sangat penting. Termasuk penyusunan Perpres terkait kelembagaan LPPDP.

Peraturan implementatif ini menjadi landasan kejelasan atas UU PDP agar tidak ada multitafsir di lapangan.

Saat ini UU PDP sudah berlaku lebih dari dua bulan. Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang harus segera tuntas adalah selesainya PP dan Perpres, sedangkan ketentuan teknis akan menjadi kewajiban LPPDP yang terbentuk nanti.