Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Franky Oesman Sebut Pelaksanaan G20 dan B20 di Bali Menunjukkan Indonesia Negara Besar

Kompas.com - 17/11/2022, 14:38 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Adapun model kolaborasi dan sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang semakin banyak bagi UMKM mendapatkan bantuan permodalan, pendampingan usaha hingga akses pasar.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Sinar Mas Land Hadirkan Bus Listrik di BSD City

“Artinya, mereka bisa mengakses teknologi, keuangan, dan pasar yang membuat mereka dapat menikmati pasar yang lebih besar lagi. Namun, mereka juga harus didampingi oleh yang lebih profesional, agar mereka bisa lebih berkembang. Hasilnya, banyak contoh pendampingan yang kami lakukan dan terbukti sukses,” jelas Franky.

Untuk ke depannya, kata Franky, gerakan ini dapat lebih modular dan sistematis dengan melibatkan lebih banyak lagi perusahaan, termasuk dengan memberikan status pemeringkatan usaha.

“Dengan gerakan tersebut, 1000 persen diyakini tidak akan ada orang miskin dan UMKM Indonesia akan hidup. Hal itulah yang akan membawa Indonesia masuk ke dalam lima negara dengan ekonomi terbesar pada 2045 mendatang, sesuai dengan prediksi para ekonom,” kata Franky.

Untuk diketahui, dalam Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas terdapat  pemberian status pemeringkatan usaha dengan memberikan warna sebagai lambang tingkatan dari setiap UMKM.

Contohnya warna biru diberikan bagi UMKM dengan kinerja baik, warna hijau untuk UMKM berkinerja cukup baik, warna kuning untuk UMKM yang masih kurang, dan warna merah bagi UMKM yang kinerjanya belum terlihat.

Untuk status UMKM dengan warna merah akan memerlukan pendampingan intensif.

Karena UMKM belum memahami dan mengerti bagaimana cara berjualan atau teknik marketing, sehingga memerlukan modul yang sesuai dengan usaha dan area mereka beroperasi. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan akan lebih cepat terlaksana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com