Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Kesepakatan Dicapai Indonesia di KTT G20, PDI-P: Yang Paling Penting Implementasinya

Kompas.com - 17/11/2022, 11:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, sejumlah kesepakatan yang diambil Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara G20 merupakan sesuatu yang bagus karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan, agar kesepakatan itu diimplementasikan dengan baik.

"Saya melihat kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dibuat pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tersebut adalah sebuah capaian yang bagus dan memang sektor kerjasamanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar TB Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

"Namun, perlu diingat bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian implementasi dari kesepakatan nantinya di lapangan oleh kementerian terkait," sambungnya.

Baca juga: Usai KTT G20, Jokowi Blusukan ke Pasar Badung

Dia menjelaskan, dalam konteks bilateral, kesepakatan-kesepakatan itu adalah sebuah prestasi bagi Indonesia karena mempererat hubungan bilateral dengan negara lain.

Walau demikian, KTT G20 adalah forum multilateral, sehingga ukuran prestasinya adalah kesepakatan kolektif para anggota G20.

"Kesepakatan inilah yang masih kita tunggu, terutama mengenai apa langkah bersama dari negara-negara G20 untuk mengantisipasi dampak dari potensi krisis energi dan pangan yang diprediksi akan timbul tahun depan," jelas TB Hasanuddin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyebut kesepakatan yang berhasil diraih Jokowi sebagai gebrakan luar biasa.

"Ini suatu gebrakan yang luar biasa. Memang ini momennya untuk membuat semua kesepakatan tersebut. Akan tetapi tim ekonomi Jokowi di bawah Pak Airlangga Hartarto telah bekerja optimal sejak awal untuk menginisiasi kerja sama tersebut," kata Dave.

Baca juga: Puncak Kepulangan Delegasi G20, Kemenhub Pastikan Penerbangan Via Bandara Ngurah Rai Lancar

Diketahui, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RI menghasilkan sejumlah kerja sama dengan negara-negara sahabat. Berikut lima di antaranya.

1. Investasi Rp 10 triliun

Pada Senin (14/11/2022), Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam pertemuan tersebut, Biden mengungkapkan rencana investasi AS ke RI dengan nilai sekitar 700 juta dollar AS atau lebih dari Rp 10 triliun.

"Bersama, kita mengejar masa depan yang lebih baik dengan kemitraan baru melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk berinvestasi 700 juta Dollar AS," kata Biden, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Merujuk lembar fakta yang diunggah di situs resmi White House, pemerintah AS dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan MCC Compact senilai total 698 miliar Dollar AS.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com