Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini

Kompas.com - 15/11/2022, 18:15 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mengungkap adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi saat seleksi hingga pemilihan tenaga pengawas pemilihan umum (panwaslu).

Dugaan itu muncul setelah banyak tenaga panwaslu terpilih yang dianggap tidak memiliki kapabilitas kerja sebagai tenaga pengawas.

Sebaliknya, para peserta yang dianggap berkualitas justru tersisihkan dalam seleksi yang berlangsung.

"Ini fakta di lapangan, yang terpilih panwaslu dasarnya KKN, yang tidak paham tentang fungsi dan kewenangan Bawaslu terpilih," tutur Junimart, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Junimart Girsang Minta Pemuda Batak Bersatu Dukung Program Pemerintah

Ia pun meminta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja untuk mengoreksi rekan-rekan komisioner Bawaslu.

"Cari tahu dan bentuk tim investigasi. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul nggak itu?" ujar Junimart.

Hal tersebut disampaikan Junimart saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Bawaslu di Gedung Parlemen, Selasa.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mendesak Ketua Bawaslu untuk segera membersikan praktik KKN yang ada.

Tujuannya, sebut dia, agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

Baca juga: Junimart Girsang Salurkan Bibit Bawang Merah, Pupuk, dan Alsintan untuk Warga Kabupaten Dairi

"Transaksional dalam penentuan kelulusan Panwaslu telah terjadi, saya punya bukti untuk terjadi like or dislike. Tolong dicermati lah. Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih, sekali lagi saya tekankan tolong dikoreksi Bawaslu integritas dan kinerja Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Saudara Ketua Bawaslu Pusat.

"Jadi nggak segampang itu orang bisa jadi Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten /Kota dan panwaslu. Karena garda terdepan itu panwaslu, jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan, Pak. Ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tegas Junimart.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Junimart Girsang juga mengkritisi usulan Bawaslu yang meminta perpanjangan hari kerja penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya melihat banyak Bawaslu menambah hari hari, coba dicermati, Pak. Kalau tambah hari hari kami yang repot, Pak. Kita sudah sepakat, sudah ketemu Ketua Mahkamah Agung, sudah jelas semua urusannya, aturan jangan tambah hari, lah. Cukup ditingkatkan SDM-nya," tuturnya.

Baca juga: Junimart Girsang Berharap Heru Budi Bisa Bersikap Netral dari Polarisasi Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Nasional
Prabowo: Langkah Indonesia Paling Konkret dalam Bantu Gaza

Prabowo: Langkah Indonesia Paling Konkret dalam Bantu Gaza

Nasional
MA Tolak PK Ade Yasin

MA Tolak PK Ade Yasin

Nasional
Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Nasional
Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com