Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN, DPR Minta Ketua Bawaslu Lakukan Hal Ini

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mengungkap adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi saat seleksi hingga pemilihan tenaga pengawas pemilihan umum (panwaslu).

Dugaan itu muncul setelah banyak tenaga panwaslu terpilih yang dianggap tidak memiliki kapabilitas kerja sebagai tenaga pengawas.

Sebaliknya, para peserta yang dianggap berkualitas justru tersisihkan dalam seleksi yang berlangsung.

"Ini fakta di lapangan, yang terpilih panwaslu dasarnya KKN, yang tidak paham tentang fungsi dan kewenangan Bawaslu terpilih," tutur Junimart, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (15/11/2022).

Ia pun meminta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja untuk mengoreksi rekan-rekan komisioner Bawaslu.

"Cari tahu dan bentuk tim investigasi. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul nggak itu?" ujar Junimart.

Hal tersebut disampaikan Junimart saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Bawaslu di Gedung Parlemen, Selasa.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mendesak Ketua Bawaslu untuk segera membersikan praktik KKN yang ada.

Tujuannya, sebut dia, agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

"Transaksional dalam penentuan kelulusan Panwaslu telah terjadi, saya punya bukti untuk terjadi like or dislike. Tolong dicermati lah. Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih, sekali lagi saya tekankan tolong dikoreksi Bawaslu integritas dan kinerja Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Saudara Ketua Bawaslu Pusat.

"Jadi nggak segampang itu orang bisa jadi Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten /Kota dan panwaslu. Karena garda terdepan itu panwaslu, jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan, Pak. Ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tegas Junimart.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Junimart Girsang juga mengkritisi usulan Bawaslu yang meminta perpanjangan hari kerja penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya melihat banyak Bawaslu menambah hari hari, coba dicermati, Pak. Kalau tambah hari hari kami yang repot, Pak. Kita sudah sepakat, sudah ketemu Ketua Mahkamah Agung, sudah jelas semua urusannya, aturan jangan tambah hari, lah. Cukup ditingkatkan SDM-nya," tuturnya.