Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Ungkit Proses Usung Jokowi pada Pemilu 2014, Hasto: Kisah Lama Ada yang Gembira, Ada yang Sedih

Kompas.com - 11/11/2022, 07:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto enggan mengomentari atau mengungkap kisah lama saat partainya dan Partai Nasdem memutuskan berkoalisi mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada Pemilu 2014.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya soal klaim Nasdem menjadi partai pertama pengusung Jokowi ketika PDI-P tidak memenuhi syarat mengusung presiden pada 2014.

Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat

"Yah kisah lama kan ada yang menggembirakan. Ada yang kisah sedih di hari Minggu," kata Hasto ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022) malam.

Hasto menilai, apa yang disampaikan Nasdem dengan mengungkit kisah lama merupakan bagian dari dinamika politik. Dinamika politik itu dinilai ada yang menggembirakan, tetapi juga menyedihkan.

"Kan macam-macam kisah itu dinamika politik," ujarnya.

Baca juga: Ungkit Jasa Surya Paloh kepada Jokowi, Nasdem: Orang Bilang Reshuffle, Ingat Jas Merah!

Hasto hanya mengomentari soal kisah lama yang diungkit Nasdem sampai di situ.

Ia kemudian sedikit menyinggung warna biru sebagai salah satu warna bendera Belanda yang dirobek pejuang di Surabaya.

Peristiwa itu yang kemudian mengawali dan berakhir pada puncak pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Peristiwa pertempuran Surabaya itu diperingati dengan Hari Pahlawan.

"Yang jelas hari ini, di Surabaya 10 November, Pak Wali Kota sudah menegaskan semangat merah putih itu bergelora tanpa warna biru," sindir Hasto.

Baca juga: Nasdem Tak Ingin Cawapres Anies Hanya Tukang Gunting Pita

Namun demikian, tak menjelaskan Hasto maksud dan tujuan mengungkit warna biru itu.

Terkait Nasdem yang batal deklarasi koalisi, Hasto hanya mengingatkan bahwa pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus dilakukan dengan matang.

"Dengan melihat suasana kebatinan rakyat, dengan menghitung seluruh aspek-aspek politik kemudian ketika diumumkan betul-betul sebagai keputusan yang terbaik," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang mengusung capres-cawapres bukan dalam konteks kemajuan Indonesia Raya.

Akan tetapi, lanjut Hasto, pengusungan capres-cawapres itu dinilai hanya untuk mendompleng demi partai mendapatkan efek ekor jas.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa Partai Nasdem merupakan partai pertama yang diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2014.

Baca juga: Nasdem Curiga Ada yang Sengaja Tarik-tarik Jokowi buat Ikut Campur soal Capres

Hal ini disampaikan Willy merespons isu yang menyebut hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh imbas keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dibilang 'oh ini Nasdem berjarak', tidak. Nasdem, kalau kita mau bicara terbuka, siapa yang pertama kali mengusung ini (Jokowi) ketika PDI tidak mencukupi syarat di 2014?" kata Willy dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Willy bercerita, pada suatu malam saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Seokarnoputri menghubungi Surya Paloh.

Lewat sambungan telepon, Megawati menyampaikan bahwa ia mengutus Tjahjo Kumolo, Hasto Kristiyanto, dan Andi Widjajanto untuk membawa pesan kepada Paloh keesokan harinya.

"Apa pesan Mbak?" kata Willy menirukan perkataan Paloh saat menemui para utusan Mega.

"'Bang, kami enggak cukup dukung Jokowi, apakah Abang berkenan?" jawab utusan Mega itu.

Baca juga: Hari Pahlawan, PDI-P Harap Semua Komponen Bangsa Gelorakan Semangat Patriotisme

Willy menyebutkan, Paloh langsung mengulurkan tangan untuk bersalaman sebagai tanda kesepakatan.

Dia menambahkan, ajakan itu diterima oleh Paloh tanpa pikir panjang dan tidak memberikan satu pun syarat.

"Salaman bos, enggak mikir apa-apa. Kalau yang lain ada syarat A, syarat B, syarat C, ini enggak mikir bos. Itu kan satu hal yang tidak hapus tadi kan rekam jejak," kata Willy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com