Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diprediksi Sulit Pecah Suara Ganjar di Jateng

Kompas.com - 10/11/2022, 20:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menganggap bahwa bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sulit untuk meraup suara di Jawa Tengah seandainya melawan Ganjar Pranowo.

"Sulit memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Yang bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah siapa, PDI-P, kalau dia tidak dukung Ganjar. Tapi kalau Anies agak sulit," kata Hanta dikutip siaran YouTube Gaspol Kompas.com pada Kamis (10/11/2022).

Hanta menilai, hal yang sama berlaku pula buat Ganjar. Jika memperoleh tiket maju capres, Ganjar diprediksi sulit meraup suara di wilayah yang menjadi basis massa Anies, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, atau basis massa Prabowo Subianto yang dinilai beririsan dengan pemilih Anies.

Baca juga: Jika Bukan Anies Lawannya, Megawati Diyakini Pilih Puan Jadi Capres

"Potensi Anies memenangkan Jawa Barat besar dibandingkan Ganjar. Ganjar adalah Jawa Tengah," kata dia.

Hanta menyarankan agar Nasdem memilih solusi jalan tengah dengan mengincar suara dari wilayah "tidak bertuan", dalam artian masih bisa diperebutkan antara kubu-kubu yang bertanding 2024 nanti.

Pekerjaan ini dinilai akan amat bergantung pada sosok wakil presiden yang mendampingi Anies seandainya jadi maju 2024.

"Itu bisa diambil, misalnya Jawa Timur, itu kan menentukan juga," ujar Hanta.

Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?


"Jawa Timur berarti akan jadi variabelnya. Tapi bisa juga, kalau susah, untuk imbangi Jawa Timur kita (Nasdem) menangkan semua Sumatera, mulai dari Medan pergerakannya," ungkapnya.

Menurut Hanta, Nasdem perlu memikirkan betul sosok calon pendamping Anies. Sosok cawapres dinilai akan jadi faktor kunci dalam pemenangan pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Jangan melihat hanya potensi elektabilitas hari ini. Bisa saja sekarang menggiurkan elektabilitasnya tapi ini gorengan," ungkapnya.

"Bisa jadi lho, kelihatan (elektabilitasnya) tinggi tapi mentok karena ada komplikasi politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com