Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Pengamat Militer Sebut Posisi Panglima TNI Jatah KSAL Yudo Margono, Ini Alasannya

Kompas.com - 10/11/2022, 12:59 WIB

BLITAR, KOMPAS.com - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meyakini bahwa posisi Panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa bakal diduduki oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Connie membeberkan sejumlah alasan mengapa Yudo cocok mengisi jabatan Panglima TNI usai Andika pensiun.

"Tanpa mendahului presiden. Kita lihat saja waktu Presiden Jokowi (Joko Widodo) terpilih, janjinya itu menghidupkan kembali Indonesia sebagai negara poros maritim dunia," kata Connie ditemui di Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

Atas dasar itu, Connie melihat bahwa sudah saatnya Indonesia melalui TNI dipimpin oleh panglima yang berasal dari matra angkatan laut.

Baca juga: Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Apalagi, menurut Connie, Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno juga berkomitmen agar Indonesia berdiri sebagai negara maritim.

"Kekuatan angkatan laut kita, angkatan udara kita dan angkatan darat kita terkuat di bumi bagian selatan," ujarnya.

Di sisi lain, Connie berharap posisi jabatan Panglima TNI ke depan diisi oleh Yudo Margono.

Sebab, berdasarkan pengamatannya, Panglima TNI sebelumnya diisi dari Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Darat (AD).

"Karena angkatan udara sudah Pak Hadi (Hadi Tjahjanto), angkatan darat sudah Pak Andika Perkasa, maka sekarang saatnya angkatan laut Pak Yudo Margono," katanya.

Baca juga: Panglima Mutasi 130 Perwira TNI, Pangdam Brawijaya hingga Danpuspom TNI Diganti

Lebih lanjut, Connie mengingatkan soal konsep nawacita dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Salah satu konsepnya, agar unsur pertahanan tentang bagaimana kekuatan AL itu dibangun.

"Artinya kekuatan angkatan laut kita itu harus ada di dua samudra dan juga ada di kawasan," kata Connie.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi segera menyiapkan nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang akan memasuki usia pensiun.

"Ya segera, segera kita siapkan penggantinya," kata Jokowi seusai menghadiri peringatan HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Soal Pergantian Panglima, Dasco: DPR Belum Terima Surpres dari Presiden

Jokowi menambahkan, nama calon pengganti Andika Perkasa akan dipilih dari salah satu dari tiga kepala staf TNI.

"Sudah semua di kantong, kan memang harus dari kepala staf yang ada, nanti segera dipilih," ujar Jokowi.

Tiga kepala staf yang kini tengah menjabat adalah Jenderal Dudung Abdurachman (KSAD), Laksamana Yudo Margono (KSAL), dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU).

Untuk diketahui, Andika akan memasuki masa pensiun kurang dari dua bulan lagi, tepatnya pada Desember 2022.

Baca juga: Soal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Panglima TNI Bilang Begini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi-Mahfud MD Bicara Empat Mata Soal Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu

Jokowi-Mahfud MD Bicara Empat Mata Soal Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu

Nasional
KPK Dalami Keterkaitan Kementerian Keuangan dengan Dugaan Korupsi Tukin di ESDM

KPK Dalami Keterkaitan Kementerian Keuangan dengan Dugaan Korupsi Tukin di ESDM

Nasional
Sri Mulyani Jawab soal Dugaan Transaksi Janggal, Klaim Rp 349 Triliun Tak Seluruhnya Menyangkut Kemekeu

Sri Mulyani Jawab soal Dugaan Transaksi Janggal, Klaim Rp 349 Triliun Tak Seluruhnya Menyangkut Kemekeu

Nasional
Jokowi: Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Internal Pemerintah, Bukan Masyarakat Umum

Jokowi: Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Internal Pemerintah, Bukan Masyarakat Umum

Nasional
Erick Thohir Akan ke Zurich, Lobi FIFA Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Erick Thohir Akan ke Zurich, Lobi FIFA Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Soal Wacana Duetkan Anies-Sandi, PPP Mengaku Belum Berkomunikasi dengan PKS

Soal Wacana Duetkan Anies-Sandi, PPP Mengaku Belum Berkomunikasi dengan PKS

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Pornografi Anak di Jatim, Jabar, dan Jateng

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Pornografi Anak di Jatim, Jabar, dan Jateng

Nasional
Koster dan Ganjar Tolak Timnas Israel U-20, Ketua Komisi X: Terlambat, Harusnya sejak 2019

Koster dan Ganjar Tolak Timnas Israel U-20, Ketua Komisi X: Terlambat, Harusnya sejak 2019

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Segera Tentukan Sikap soal Kelanjutan Pembahasan RUU Kesehatan

Jokowi Minta Pemerintah Segera Tentukan Sikap soal Kelanjutan Pembahasan RUU Kesehatan

Nasional
Prima Kecewa Tak Pernah Dilibatkan saat DPR Bahas Kasus Hukum Mereka

Prima Kecewa Tak Pernah Dilibatkan saat DPR Bahas Kasus Hukum Mereka

Nasional
Menag Targetkan Keppres Biaya Haji Terbit Sebelum Lebaran

Menag Targetkan Keppres Biaya Haji Terbit Sebelum Lebaran

Nasional
Pemerintah Belum Siapkan Rencana jika Indonesia Batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Pemerintah Belum Siapkan Rencana jika Indonesia Batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Survei Indikator Ungkap Kejagung Dipercaya Publik karena Konsisten Usut Korupsi

Survei Indikator Ungkap Kejagung Dipercaya Publik karena Konsisten Usut Korupsi

Nasional
Survei Indikator: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Survei Indikator: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Nasional
KPK Buka Penyidikan Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai Rokok, Capai Ratusan Miliar

KPK Buka Penyidikan Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai Rokok, Capai Ratusan Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke