Apakah Tersangka Harus Ditahan?

KOMPAS.com – Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana saat bukti permulaan telah ditemukan.

Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Lalu, apakah seorang tersangka harus ditahan?

Baca juga: Apakah Tersangka Sudah Pasti Bersalah?

Aturan penahanan tersangka

Ketentuan penahanan tersangka tertuang dalam Pasal 21 KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, penahanan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Adapun syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya rasa khawatir dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik kepolisian.

Penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap tersangka dalam hal:

• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Sementara itu, syarat objektif merupakan kepentingan menurut hukum.

Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih.

Dalam pasal yang sama, penahanan tersangka dapat pula dilakukan terhadap:

• tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 351 Ayat 1, Pasal 353 Ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 Ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Atas dasar ini, tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan tersebut dimungkinkan untuk tidak ditahan.

Baca juga: Bedanya Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Referensi:

• Purwoleksono, Didik Endro. 2015. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.
• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)