Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Dukungan Jokowi Dinilai Tak Akan Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Kompas.com - 09/11/2022, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, sinyal dukungan Presiden Joko Widodo untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres) tak akan memberikan banyak berpengaruh.

Menurut Firman, tanpa atau dengan didukung Jokowi, elektabilitas Prabowo sebagai kandidat capres kurang lebih bakal tetap sama.

"Jadi dalam banyak aspek kemudian tidak akan meningkatkan elektabilitas, semua serba biasa saja," kata Firman kepada Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: PDI-P Anggap Pernyataan Jokowi Hanya untuk Besarkan Hati Prabowo, Bukan Dukungan

Sebabnya, kata Firman, Prabowo punya karakteristik sendiri yang berbeda dengan citra Jokowi. Selain itu, basis massa pendukung keduanya juga tak sama.

Kendati Prabowo dan Gerindra telah bergabung dengan pemerintahan Jokowi periode kedua, menurut Firman, itu tak lantas membuat massa pendukung Jokowi ikut mendukung Prabowo.

Sebaliknya, massa pendukung Prabowo juga dinilai tidak akan banyak terpengaruh oleh sikap Jokowi.

"Kalau kita lihat basisnya Gerindra yang mungkin di level elite itu sudah mulai berdamai dengan Jokowi, tapi kan di level menengah dan grass root belum tentu seperti itu," ujarnya.

Namun, lain jika sinyal dukungan Jokowi itu diberikan untuk Ganjar Pranowo. Menurut Firman, hal itu mungkin mendongkrak elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Baca juga: Jokowi Kirim Kode Dukungan Jelang Pilpres 2024, Untuk Apa?

Sebabnya, Jokowi dan Ganjar punya karakteristik yang beririsan. Keduanya juga berasal dari partai juga ideologi yang sama.

Oleh karenanya, dibandingkan Prabowo, endorsement Jokowi disebut bakal lebih berdampak jika ditujukan buat Ganjar.

"Dari sisi partai, dari sisi basis ideologi, dari sisi karakter yang disukai pemimpin yang seperti apa, itu lebih dekat ke Ganjar duplikasinya daripada ke Prabowo," ucap Firman.

Meski demikian, Firman menambahkan, sinyal dukungan atau endorsement presiden terhadap kandidat capres tertentu hanya akan meramaikan panggung politik sesaat saja.

Masyarakat punya banyak cara untuk menentukan preferensi politik mereka alih-alih hanya mengacu pada dukungan politik presiden.

"Mengenai statement presiden itu mungkin hanya referensi yang akan meramaikan situasi, tapi tidak akan tidak terlalu dijadikan referensi utama," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal peluang kemenangan Prabowo Subianto sebagai capres.

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," lanjutnya.

Baca juga: Kode Jokowi Dukung Prabowo Jadi Presiden 2024, Gerindra: Kader Tak Boleh Berpuas Diri

Pernyataan Jokowi itu disambut riuh tawa dan tepuk tangan hadirin. Sementara, Prabowo yang semula duduk di barisan tamu terdepan beranjak dari kursinya dan memberi hormat ke Jokowi.

Usai acara, Jokowi ditanya oleh awak media soal dukungannya ke Prabowo. Presiden bilang, tak masalah jika ucapannya dianggap sebagai sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu sebagai capres.

"Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi saya kan ngomongnya juga enggak apa-apalah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com