KPU Tegaskan Syarat Pencalonan Anggota DPD Sama untuk Pendatang Baru dan Petahana

"Untuk anggota DPD yang mau daftar lagi, perlakuannya dalam undang-undang sama dengan pendaftar lama, pada intinya tetep mendaftar, memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, dan sama-sama dikenakan verifikasi administrasi dan faktual," kata Hasyim.

"Mekanisme pendaftaran atau metodenya akan dibuat sama dengan pendaftaran partai, menggunakan sistem Silon (Sistem Informasi Pencalonan), kalau (pendaftaran) parpol kan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Nanti semua dokumen dibuat digital, soft copy, semuanya akan kami sosialisasikan kepada warga negara yang berniat atau berminat menjadi calon anggota DPD," ujar anggota KPU RI dua periode itu.

KPU saat ini belum menerbitkan peraturan teknis terkait pencalonan anggota DPD, tetapi telah menggelar uji publik terkait rancangan peraturan tersebut.

Salah satu hal yang jadi sorotan yakni rencana ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon anggota DPD yang memanipulasi syarat dukungan.

Ketentuan itu berbunyi, "dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan" oleh bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan".

Jika peraturan ini disahkan, maka apabila KPU RI menemukan ada 1 dukungan ganda atau palsu bagi bakal calon anggota DPD, jumlah dukungan yang telah ia himpun bakal dianggap berkurang 50 orang dan berlaku kelipatan.

Seandainya, ambil contoh, ditemukan 3 dukungan ganda atau palsu, maka bakal calon anggota DPD itu bakal dikurangi 150 dukungan.