Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sedih Ratusan Anak Meninggal karena Gagal Ginjal: Pemerintah Pasti Tanggung Jawab

Kompas.com - 07/11/2022, 19:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya sangat bersedih atas kematian ratusan anak akibat penyakit gagal ginjal akut.

Budi memastikan pemerintah pasti akan bertanggungjawab atas kematian ratusan anak itu.

"Ini kan semua yang di pemerintah pasti lah bertanggung jawab. Saya pribadi sangat sedih dengan adanya kematian anak-anak, balita, pemerintah mesti tanggung jawab," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Budi menyatakan, saat ini pemerintah sedang fokus bekerja untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh akibat gagal ginjal akut.

Baca juga: Etanol Diteliti Jadi Bahan Obat Gagal Ginjal Akut, Kemenkes: Uji Coba di RSCM

Dia menepis jika pemerintah saling melempar tanggung jawab dalam kasus ini.

"Bukannya kita mau lempar-lemparan, enggak sama sekali. Saya pribadi tahu waktu saya masih isoman, 9 September. Saya tahu tuh saya isoman. Tanggal 10 September masih isoman kita sudah meeting. Dari 10 September kita ambil keputusan 18 September. Jadi 1 minggu," tuturnya.

"Apa bisa lebih cepat? Ya mungkin bisa. Cuma di awal-awal kita terus terang tidak tahu itu penyebabnya apa. Kita sudah panggil semua profesor, ahlinya, kita enggak ketemu, baru 5 Oktober begitu WHO disclose kasus yang sama, baru kita tahu," sambung Budi.

Selanjutnya, Budi memaparkan pada 5-18 Oktober 2022, pemerintah mengecek terlebih dahulu apakah kasus yang terjadi itu sama dengan yang terjadi di Indonesia atau tidak.

Baca juga: Tekan Kasus Gagal Ginjal, Dinkes DKI Minta Masyarakat Setop Konsumsi Obat Sirup untuk Sementara

Barulah setelah 2 minggu pemerintah mulai mengambil keputusan.

"Apa sekali lagi itu cepat atau lambat, menurut saya itu semampu kita, secepat kita bisa sudah dilakukan. Jadi 1 bulan 1 minggu sejak kita tahu, kita ambil keputusan. Dan 2 minggu setelah kita tahu pasti penyebabnya apa, kita ambil keputusan," jelasnya.

Sementara itu, Budi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi amanah kepadanya agar menangani semua masalah kesehatan.

Untuk itu, Menkes berduka atas kematian ratusan anak yang terjadi baru-baru ini di Indonesia.

"Jadi saya menyampaikan duka cita. Dan saya harap ke depannya jangan sampai ini terjadi lagi," imbuh Budi.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Kematian Gagal Ginjal Akut Tertinggi Berada di Stadium 3

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) hingga 6 November 2022 mencapai 324 kasus.

Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menyebutkan, tidak ada penambahan kasus baru dalam tiga hari terakhir.

Sementara itu, jumlah orang yang meninggal mencapai 195 orang.

"Datanya adalah data 6 November tadi malam. Saat ini, jumlahnya 324 kasus, 27 orang dirawat, yang meninggal 195 orang, dan yang sembuh 102 orang," kata Syahril dalam konferensi pers update gagal ginjal akut secara daring, Senin (7/11/2022).

Syahril mengungkapkan, kasus tersebut tersebar di 28 provinsi.

Baca juga: Update Gagal Ginjal 6 November 2022: 324 Kasus Terkonfirmasi, 195 Orang Meninggal

Kasus disebut mulai meningkat pada Agustus 2022, meski kasus gagal ginjal akut ini sudah ada sejak Januari 2022.

"Jadi sangat bersyukur kita tanggal 6 November itu tidak ada kasus terlaporkan baik kasus baru maupun kasus yang lama," ujar Syahril.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya terus meneliti penyebab gagal ginjal akut bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga ahli toksikologi.

Dugaan penyebab yang paling besar adalah keracunan (intoksikasi) etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang ada pada obat sirup.

Baca juga: Kasus dan Kematian Gagal Ginjal Akut Turun Setelah Obat Sirup Disetop

"Kita lakukan penelitian terus-menerus untuk menyingkirkan atau mencari penyebab gangguan ginjal akut. Jadi, kita mulai memeriksa beberapa hal, kemudian menyingkirkan dehidrasi, pendarahan, dan penyakit lain," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com