JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (4/11/2022).
Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kunker kali ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.
"Jadi hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu," ujar Bey saat dikonfirmasi Kompas.com.
"Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022," kata dia.
Baca juga: Ada Aksi 411 Besok, Polda Metro Tutup Semua Jalan Menuju Istana Negara
Adapun pada hari ini, Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka.
Karena rencana aksi ini, kepolisian akan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) mulai pukul 10.00 WIB.
Saat ditanya lebih lanjut apakah kegiatan kunker kali ini untuk menghindari adanya aksi demonstrasi, Bey menegaskan bahwa jadwal presiden sudah disusun sejak lama.
"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," kata dia.
Kelompok GNPR yang berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" terdiri dari sejumlah ormas, salah satunya Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ketua PA 212 Slamet Maarif menyampaikan, aksi yang menurut rencana akan digelar secara damai itu bakal membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.
Tuntutan itu disuarakan karena sebelumnya tercetus kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.
Baca juga: Besok, GNPR Bakal Gelar Aksi Demo 411 di Dekat Istana
Slamet pun mengeklaim bahwa sampai saat ini pihak Istana belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Jokowi.
"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).
"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur," kata dia.
Menurut Slamet, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Aksi 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022.