Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke Jatim Saat Ada Demo 411, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 04/11/2022, 08:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (4/11/2022).

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kunker kali ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.

"Jadi hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu," ujar Bey saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022," kata dia.

Baca juga: Ada Aksi 411 Besok, Polda Metro Tutup Semua Jalan Menuju Istana Negara

Adapun pada hari ini, Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka.

Karena rencana aksi ini, kepolisian akan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) mulai pukul 10.00 WIB.

Saat ditanya lebih lanjut apakah kegiatan kunker kali ini untuk menghindari adanya aksi demonstrasi, Bey menegaskan bahwa jadwal presiden sudah disusun sejak lama.

"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," kata dia.

Kelompok GNPR yang berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" terdiri dari sejumlah ormas, salah satunya Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ketua PA 212 Slamet Maarif menyampaikan, aksi yang menurut rencana akan digelar secara damai itu bakal membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.

Tuntutan itu disuarakan karena sebelumnya tercetus kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.

Baca juga: Besok, GNPR Bakal Gelar Aksi Demo 411 di Dekat Istana

 

Slamet pun mengeklaim bahwa sampai saat ini pihak Istana belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Jokowi.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).

"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur," kata dia.

Menurut Slamet, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Aksi 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022.

Untuk itu, Slamet berharap aparat pemerintah dan penegak hukum dapat mengawal dan mengamankan jalannya aksi yang digelar pada Jumat besok.

"Kami berharap tidak ada penyekatan-penyekatan, tidak ada pengadangan-pengadangan terhadap umat yang akan hadir besok pada aksi 411, supaya semuanya bisa berjalan dengan kondusif," ujar Slamet.

Baca juga: Polda Metro Terima Surat Pemberitahuan, Aksi 411 Dimulai Pukul 13.00 WIB Besok

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan belum memberikan keterangan apa pun terkait dengan klaim PA 212 yang sudah melayangkan surat pemberitahuan Aksi 411.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara seiring dengan akan adanya Aksi 411.

"Iya kami menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas," kata Latif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com