Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pihak Terlibat di Kasus Gagal Ginjal Akut Ditindak Tegas

Kompas.com - 31/10/2022, 18:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus gagal ginjal akut.

Dasco meminta Polri benar-benar memberi atensi terhadap kasus ini karena menyebabkan ratusan korban jiwa yang kebanyakan merupakan anak-anak.

"Ini patut menjadi perhatian kita karena ini korbannya adalah anak-anak. Sehingga kita minta supaya penegakan hukum yang tegas dari pihak Polri," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Dalami Dugaan Kelalaian dan Kesengajaan Produsen Ubah Bahan Baku Obat Sirup

Dasco mengatakan, gerak cepat Polri dalam membentuk tim untuk mengusut kasus gagal ginjal akut pun perlu diapresiasi.

Dia yakin tim bentukan Polri itu bisa menuntaskan kasus obat yang menyebabkan ginjal akut.

"Selain itu, kita juga minta Kapolri untuk memerintahkan personel-personel di daerah juga untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama di daerah-daerah," tuturnya.

"Kalau di pusat sudah dikeluarkan untuk melarang obat-obat tersebut dijual. Tapi di tingkat bawah juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menyimpan, karena pasti sudah ada yang beli sekian lama belum kedaluwarsa tapi tetap disimpan. Dan itu adalah obat yang dikategorikan berbahaya," sambung Dasco.

Baca juga: Polri Dalami soal 13 Anak yang Alami Gagal Ginjal di Yogyakarta tapi Tak Minum Obat Sirup

Sementara itu, Dasco yakin aturan pemerintah yang melarang obat sirup dengan kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dijual bakal ditakuti oleh para pedagang.

Bukan tanpa sebab, ancamannya adalah sanksi hukum.

"Nah yang paling penting selain pelarangan menjual, yaitu tadi sosialisasi agar tidak menyimpan obat yang sudah dibeli," imbuhnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri akan mencari pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menyebabkan kejadian maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak.

Pasalnya, kasus gagal ginjal akut ini diduga kuat disebabkan oleh obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan konsentrasi yang melebihi ambang batas aman.

“Tentunya apa (investigasi) yang sudah kita lakukan akan kita secepatnya lakukan gelar perkara bersama-sama (agar) segera ditingkatkan (statusnya),” ucap Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto dalam tayangan Youtube Badan POM RI, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Fakta-fakta Obat Fomepizole yang Jadi Penawar Gagal Ginjal Anak

Pipit menegaskan, pihaknya juga melakukan pengusutan dengan dasar sangkaan Pasal 196 Undang-undang (UU) Kesehatan.

Akan tetapi, investigasi tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan pendalaman terkait unsur pidana lainnya.

“Pasal 196 (UU Kesehatan), nanti kita mengurut lagi, apa undang-undang konsumen masuk, ada undang-undang perdagangan masuk, apa diimpor secara legal atau tidak, kemudian nanti ditelusuri semuanya,” ucap Pipit.

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Sampel Pasien dari BPOM

Tentunya, hasil penyidikan juga akan mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik itu pihak korporasi maupun individu.

Ia menegaskan, pihaknya masih berproses melakukan investigasi untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia.

“Apabila ada yang lain-lain ternyata ada yang perlu bertanggung jawab ya ini kita juga harus semuanya ikut bertanggung jawab. Kita akan telusuri bersama, nanti akan kita informasikan berkutnya,” tegas Pipit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com