UU Pelindungan Data Pribadi

KOMPAS.com – Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilakukan dan dijamin oleh negara.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-undang ini adalah produk hukum terbaru terkait perlindungan data pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022 lalu.

UU Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi,

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Undang-undang ini muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang atau badan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materil dan nonmateril.

Baca juga: Undang-undang Menyebarkan Data Pribadi

Definisi dan jenis data pribadi

Menurut UU Pelindungan Data Pribadi, definisi data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Sementara itu, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Jenis data pribadi yang dimaksud terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

• data dan informasi kesehatan;
• data biometrik;
• data genetika;
• catatan kejahatan;
• data anak;
• data keuangan pribadi; dan/ atau
• data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum terdiri dari:

• nama lengkap;
• jenis kelamin;
• kewarganegaraan
• agama;
• status perkawinan; dan/ atau
• data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Larangan dan sanksi pidana

UU Pelindungan Data Pribadi juga memuat sejumlah larangan terkait data pribadi. Larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi ini juga disertai dengan ancaman sanksi pidananya.

Menurut UU Pelindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum:

• memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi;
• mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
• menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;
• membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana paling lama lima tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sementara bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Adapun untuk orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama lima tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Jeratan pidana juga mengincar orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pelaku yang melakukan hal ini dapat dipidana paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Baca juga: Bahaya Pinjol Ilegal, Penagihan Kasar hingga Salah Gunakan Data Pribadi

Selain dijatuhi pidana-pidana ini, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi maka pidana dapat dljatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau korporasi.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda yang bersarnya paling banyak sepuluh kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
• pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
• pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
• penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi;
• melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
• pembayaran ganti kerugian;
• pencabutan izin; dan/atau
• pembubaran korporasi.

Referensi:

• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi