KSP: Masih Banyak Kasus Gagal Ginjal Anak yang Belum Terdata dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prihastuti mengatakan, masih banyak kasus gagal ginjal akut pada anak yang belum terdata dengan baik.

Oleh karenanya, pemerintah memperkuat pengamatan secara terus-menerus (surveilans) untuk mengantisipasi lonjakan penyakit tersebut.

Menurutnya, melalui surveilans akan didapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus yang telah menyebabkan ratusan anak meninggal tersebut.

Baca juga: Kematian Gangguan Ginjal Akut Tinggi, Pasien Cuci Darah Minta BPOM Bertanggung Jawab

"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena “gunung es”, maka kegiatan surveilans diperkuat," ujar Brian dilansir dari siaran pers KSP, Rabu (26/10/2022).

"Sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan nantinya berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat," tegasnya.

Brian menjelaskan, surveilans merupakan suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat.

Baca juga: Khawatir Anaknya Kena Gagal Ginjal Akut, Banyak Orangtua Datangi RS Sardjito Yogyakarta

Dengan cara ini diharapkan penanggulangan dan tindakan yang dilakukan dapat lebih efektif.

Brian menuturkan, pemerintah sudah berkomitmen untuk mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak.

Salah satunya dengan melakukan pembelian antidotum (penawar racun) Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.

Ia menambahkan, dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Baca juga: Satu Kasus Gagal Ginjal Akut di Kulon Progo, Pasien Membaik dan Sudah Pulang

Brian juga memastikan, bahwa penanganan kasus-kasis gagal ginjal pada anak dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.

"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa dan pemberian antidotum," jelasnya.

Sebelumnya, KSP menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka percepatan penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Cegah dan Deteksi Dini Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, KSP merekomendasikan pembentukan Pusat Informasi Terpadu (PINTER) melalui Kementerian Kesehatan, agar tidak ada lagi kesimpangsiuran data.

Seperti diketahui, meningkatnya kasus gangguan ginjal akut progresif Atipikal pada anak-anak telah menjadi perhatian yang serius.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga 24 Oktober telah ditemukan 245 kasus di 26 provinsi.

Dari keseluruhan kasus tersebut, 141 kasus meninggal dunia (fatality rate 58 persen).

Sementar itu, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin, menyampaikan, bahwa kasus gagal ginjal akut pada ank bukan masalah kecil.

Baca juga: Informasi Seputar Gagal Ginjal Akut: Gejala Umum, Obat Penawar, hingga RS Rujukan

Oleh karenwnya langkah strategis perlu segera diambil dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Presiden juga meinginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan eksplorasi menyeluruh terkait faktor risiko penyebab gagal ginjal akut pada anak dan penguatan layanan kesehatan.

Selain itu, BPOM diharapkan dapat segera menarik sementara dan menghentikan peredaran dari obat-obatan yang terindikasi tercemar etilen glikol (EG)/dietilen glikol (DEG).