Gerindra Tak Disudutkan seperti Nasdem Usai Deklarasi Capres, Pengamat: Prabowo "Orangnya Jokowi", Beda dengan Paloh

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro membeberkan alasan kenapa Gerindra tidak disudutkan seperti yang dialami Nasdem usai mendeklarasikan calon presiden (capres).

Nasdem diketahui mendapat 'serangan' bertubi-tubi dari sejumlah pihak usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Padahal, Gerindra sudah lebih dulu mendeklarasikan capres mereka, yaitu Prabowo Subianto.

"Pertama, secara personal, walaupun Pak Prabowo baru mendukung Presiden Jokowi di periode kedua, tapi kehadiran Gerindra dalam kabinet setidaknya bisa meminimalkan konflik yang mungkin mengemuka pasca pertarungan dua pilpres," ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Anies Lebih Banyak dari Luar Nasdem

Kemudian, Agung menyinggung status Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Menurutnya, posisi inilah yang membedakan Prabowo dengan Surya Paloh.

Surya Paloh, menurutnya, berada di level yang setara dengan Jokowi. Sementara Prabowo sebagai menteri merupakan pembantu presiden. 

Maka posisi Prabowo sebagai "orangnya Jokowi" sangatlah melekat.

"Apalagi Pak Prabowo terlibat langsung sebagai menteri, yang berarti semakin menguatkan dirinya sebagai "menteri Jokowi" atau "orangnya Jokowi". Ini berbeda dengan Surya Paloh yang selama ini relasi yang terbentuk setara, karena baik Presiden Jokowi dan Nasdem sama saling membutuhkan," tuturnya.

Agung menjelaskan, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga baik, di mana Jokowi tergabung ke dalam partai berlambang banteng ini.

Baca juga: Persahabatan bak Adik-Kakak Jokowi dan Surya Paloh, Terancam Bubar karena Deklarasi Capres Anies Baswedan?

Menurutnya, relasi antara Prabowo dan Megawati harmonis, meski sudah banyak pasang surut yang dilalui antara keduanya.

"Ini berbeda dengan relasi PDI-P dan Nasdem, yang dalam beberapa waktu terakhir sebelum sudah muncul riak-riak di akar rumput soal keterbukaan Nasdem membangun komunikasi dengan Demokrat dan PKS. Padahal, di saat yang sama, Nasdem masih menempatkan kader-kadernya di kabinet," jelas Agung.

Selanjutnya, Agung melihat dari sisi institusional. Saat ini, Gerindra fokus membangun koalisi Pemilu 2024 dengan sesama mitra koalisi di pemerintahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sehingga, apa yang dilakukan Gerindra ini memungkinkan Jokowi atau PDI-P menjalin relasi dengan keduanya.

Baca juga: Egoisme Demokrat dan PKS Ajukan Nama Cawapres Dinilai Jadi Duri Koalisi Nasdem

Agung menilai Jokowi atau PDI-P bakal lebih sulit menjalin relasi dengan partai oposisi seperti Demokrat, dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalamnya, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Ketiga, secara elektoral, Prabowo masih menempatkan diri bahwa restu Jokowi menjadi parameter yang menentukan kesuksesan pilpres," paparnya.

Agung merasa Jokowi yang menjabat Presiden dua periode memiliki infrastruktur kekuasaan solid yang bisa mempengaruhi siapapun.

Artinya, kata Agung, majunya Prabowo yang sejauh ini berlangsung mulus, pertanda 'restu Jokowi' sudah turun.

"Dan ini berbanding terbalik ketika Anies dicapreskan oleh Nasdem. Karena tiba-tiba dan mengejutkan banyak pihak," imbuh Agung.