Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Ganjar, Bidang Kehormatan PDI-P Bakal Panggil FX Hadi Rudyatmo

Kompas.com - 24/10/2022, 20:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang Kehormatan DPP PDI-P bakal memanggil Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo pada Rabu (26/10/2022).

Adapun pemanggilan itu buntut dari pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres).

"Pak Rudy dipanggil hari Rabu ya. Jam 11," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Dianggap Mendahului Megawati soal Capres 2024, FX Rudy Beri Penjelasan Begini

Hasto tak memberikan informasi lebih lanjut kepada awak media terkait pemanggilan Rudy. 

Namun sebelumnya, Hasto sudah sempat menyinggung soal pemanggilan Rudy ini. 

Adapun Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun disebut sebagai pihak yang akan memanggil Rudy.

"Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi," terang Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Kata FX Hadi Rudyatmo Soal Dewan Kolonel: Tidak Ada dan Tidak Benar

Hasto menegaskan bahwa pemanggilan itu karena PDI-P kini masih fokus membantu masyarakat. Sehingga, tidak ada seorang pun yang boleh bermanuver pencapresan sebelum Megawati mengumumkannya.

"PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega," tegas Hasto.

Sementara itu, FX Rudy sudah angkat bicara soal rencana pemanggilan tersebut. Dia mengaku siap memenuhi panggilan Bidang Kehormatan PDI-P.

"Kalau saya siap-siap saja (memenuhi panggilan DPP), tidak ada persoalan. Ini belum, kalau ada, saya berangkat ke Jakarta," kata FX Rudy, di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

Baca juga: Disanksi gara-gara Siap Jadi Capres, Ganjar: Saya Terima, Semua adalah Keputusan Ketum

Dia pun mengaku, tidak ada peringatan secara lisan atau tertulis dari DPP PDI-P kepadanya, termasuk di aplikasi pesan WhatsApp (WA).

"Belum. Kalau diperintahkan wajar, saya kan nakal dan sebagainya. Siap-siap saja," ujar Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com