Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Siapkan Indeks Keterendahan Informasi, Singgung Perlunya Pemerataan Akses Internet untuk Pemilu

Kompas.com - 20/10/2022, 21:08 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeklaim sedang menyiapkan indeks keterendahan informasi jelang Pemilu 2024.

Penyusunan indeks ini disinyalir berkaitan dengan upaya pemerataan jangkauan teknologi informasi untuk digitalisasi tahapan pemilu.

"Iya, kami sedang menyiapkan itu," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Dianggap, Betty Epsilon Idroos, dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Hal yang sama diungkapkan Betty dalam diskusi virtual Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi", yang digelar pada hari yang sama.

Baca juga: Sistem Informasi KPU Dianggap Belum Cukup Transparan untuk Libatkan Pemilih

Mantan Ketua KPU DKI Jakarta itu menyinggung soal tantangan inisiasi pemanfaatan teknologi informasi Pemilu 2024 yang semakin menjadi keniscayaan seiring berkembangnya zaman.

Ia menganggap, pemerataan akses, termasuk infrastruktur terkait jaringan internet, sangat penting mendukung transformasi kepemiluan dari yang bersifat konvensional ke arah digital.

"Menurut saya itu salah satu tantangan kita, kita tersebar di 17 ribuan pulau, dengan segala bentuk perbedaan, baik secara teknologi dan keterendahan informasi," ujar Betty.

Betty belum menjelaskan secara gamblang parameter apa saja yang bakal dipakai KPU RI guna menyusun indeks keterendahan informasi ini.

Baca juga: Soal Keamanan Data Pemilu, Menkominfo: Sistem Elektronik KPU dan Dukcapil Akan Dites Penetrasi

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati kepemiluan untuk memetakan masalah dan menyusun indeks keterendahan informasi ini di seluruh wilayah di Indonesia.

"Semua tantangan itu sudah kita petakan, dan cari jalan solusinya. Kita akan membuat semacam indeks untuk keterendahan informasi melalui teknologi yang dimiliki bahkan oleh KPU-KPU se-Indonesia," lanjut Betty.

"Jadi tantangan itu harus kita jawab, karena kondisi bangsa Indonesia sangat beragam," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com