Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Investasi Bantah Pembangunan di IKN Masih Sepi Investor

Kompas.com - 19/10/2022, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah dugaan soal masih minimnya keinginan para investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Jajak Pasar IKN pada Selasa (18/10/2022) malam, merupakan penegasan untuk menjamin agar tidak ada keraguan untuk berinvestasi di IKN.

"Enggak (bukan karena minat investasi sedikit). Bapak Presiden menyampaikan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian bahwa enggak perlu ada keraguan terhadap melakukan investasi di IKN," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (19/10/2022).

Bahlil mengungkapkan, saat ini sudah banyak investasi yang masuk untuk IKN.

Baca juga: Jokowi: Investasi IKN Terbuka Lebar, di Kawasan Inti Harganya Beda

Oleh karena itu, Bahlil menegaskan, bukan berarti saat presiden turun tangan menandakan banyak investor yang ragu.

"Enggak. sudah banyak yang masuk. tapi kan sebagian masih ingin masuk atau enggak. Masih ingin ada kejelasan," kata Bahlil.

"Dan ketegasan dari Pak Presiden memberikan penjelasan itu sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin investasi dari investor yang masuk di IKN," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di IKN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Jajak Pasar IKN yang digelar di Djakarta Theater pada Selasa malam.

"Bapak, Ibu sekalian sudah semuanya disampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu (berinvestasi di IKN). Kalau masih ada yang kurang, kurang apalagi ?," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Agustus 2024, Kita Ingin Upacara HUT ke-79 RI di Halaman Istana IKN

Jokowi lantas memberikan penjelasan jika para investor masih ragu dengan sejumlah hal, bisa langsung bertanya kepada menteri-menteri terkait.

Sebagai contoh, urusan lahan bisa dikonsultasikan kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Kemudian, soal insentif investasi bisa ditanyakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Tanyakan, Pak kurang insentif gitu, minta. Tax holiday-nya kurang panjang bisa ditanya atau tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan," kata Jokowi.

"Tetapi, saya meyakini bahwa regulasi yang sudah kita siapkan, undang-undang ada. Tadi segera PP-nya mengenai insentif-insentif itu ada. Terus kurang apalagi?" ujarnya lagi.

Baca juga: Bamsoet Minta Izin Bangun Sirkuit Balap di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?

Halaman:


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com